Pertemuan Pejabat Tinggi Akan Awali Bali Process Keenam

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop (kanan) di Kantor Wapres, Jakarta, 21 Maret 2016. ANTARA FOTO

    Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop (kanan) di Kantor Wapres, Jakarta, 21 Maret 2016. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Nusa Dua - Pertemuan Tingkat Menteri Bali Process keenam, yang berlangsung selama 2 hari, akan diawali dengan pertemuan pejabat tinggi (senior official meeting). Pertemuan yang berlangsung di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali, Selasa, 22 Maret 2016, ini akan diawali dengan pembahasan perihal penyelundupan dan perdagangan manusia, juga kejahatan lintas negara.

    Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Indonesia Hasan Kleib dan Duta Australia untuk isu penyelundupan manusia, Andrew Golledzinowski, dijadwalkan membuka rapat pejabat tinggi itu sekitar pukul 09.20 Wita, Selasa pagi. Keduanya sekaligus akan memimpin pertemuan yang berlangsung dalam tiga sesi tersebut.

    Rapat pejabat ini tak akan lepas dari pembahasan isi pernyataan ketua bersama (co-chairs statement), dan deklarasi yang akan dikukuhkan di akhir Bali Process keenam ini.

    Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop, yang akan memimpin rapat level menteri Rabu nanti, diketahui baru tiba di Bali Senin malam, 21 Maret 2016. Mereka baru bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta untuk membahas sejumlah hal, termasuk rencana Australia membuka kantor konsulat di Makassar.

    "Besok akan ada peresmian konsulat jenderal di Makassar dan Rabu akan ke Bali untuk co-chairing di pertemuan Bali Process," tutur Retno di Jakarta, Senin.

    Terakhir, juru bicara Kemenlu, Arrmanatha, telah mendapat konfirmasi 44 negara yang pasti hadir di Bali Process. Ada pula enam organisasi internasional, yaitu Komisioner Tinggi PBB urusan pengungsi (UNHCR), Organisasi Migrasi International (IOM), serta kantor PBB untuk urusan obat-obatan dan kejahatan lintas negara (UNODC).

    Kata Arrmanatha, Indonesia berniat mendorong mekanisme respons penanganan situasi darurat internasional, seperti soal pengungsi. "Tapi kami tidak akan merujuk satu negara tertentu untuk membantu masalah pengungsi ini," ujarnya, 17 Maret 2016.

    Bali Process keenam ini juga dimanfaatkan sejumlah negara untuk memperkuat hubungan bilateral. Sudah ada tujuh negara yang meminta jumpa bilateral dengan Indonesia, seperti Belanda, Selandia Baru, Fiji, Jepang, dan Afganistan. “Waktunya untuk jumpa bilateral itu singkat sekali. Itu jadi tantangan tersendiri,” tutur Arrmanatha.


    YOHANES PASKALIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Nike ZoomX Vaporfly yang Membantu Memecahkan Rekor

    Sejumlah atlet mengadukan Nike ZoomX Vaporfly kepada IAAF karena dianggap memberikan bantuan tak wajar kepada atlet marathon.