Cina: Kapal Penjaga Pantai Tidak Memasuki Perairan Indonesia

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Hua Chunying, juru bicara Kementerian Luar Negeri China. REUTERS

    Hua Chunying, juru bicara Kementerian Luar Negeri China. REUTERS

    TEMPO.COBeijing - Cina membantah kapal penjaga pantai negara itu memasuki perairan Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying, mengatakan pada Senin, 21 Maret 2016, bahwa kepulauan Natuna sepenuhnya kedaulatan dan milik Indonesia. "Beijing tidak membantah kebenaran ini," katanya.

    Hua mengatakan setiap sengketa maritim harus diselesaikan dengan pembicaraan damai. Cina yang mengklaim menghormati kedaulatan Indonesia juga menentang pencurian ikan. 

    Baca juga: Menteri Susi Janji Lepas ABK Kapal Cina, Ini Syaratnya

    Sebelumnya, pihak berwenang Indonesia menahan delapan awak kapal Cina. Awak kapal itu dituduh melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia.

    Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, aparat berwenang Indonesia juga berusaha menyita kapal, tapi dihentikan penjaga pantai perahu Cina yang menarik kapal nelayan kembali ke Laut Cina Selatan.

    Baca juga: Kapal Cina Lindungi Pencuri Ikan, Susi: Kapal Mereka Canggih

    Kementerian Luar Negeri Cina membantah klaim Indonesia. Sebaliknya, menurut Cina, kapal-kapal nelayan Cina diserang sebuah kapal bersenjata Indonesia saat para nelayan memancing di wilayah perikanan tradisional Cina. Cina menuntut Indonesia melepaskan para nelayannya yang ditahan dan menjamin keselamatan pribadi mereka.

    Setelah dipanggil oleh Menteri Susi, pejabat dari Kedutaan Besar Cina, Sun Weide, mengatakan Beijing selalu siap bekerja sama dengan Indonesia untuk menyelesaikan sengketa, terutama melalui negosiasi dan dialog.

    PRESSTV.COM | MECHOS DE LAROCHA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.