TEMPO.CO, Jakarta - Tokoh demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, akan mengemudikan sepenuhnya pemerintah yang akan dibentuk partai pimpinannya, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), meski tidak memegang posisi formal dalam pemerintahan.
Dalam pernyataan NLD yang dianggap paling lengkap tentang urusan pemerintahan yang dikeluarkan oleh tokoh senior partai, juru bicara NLD Zaw Myint Maung mengatakan Suu Kyi akan mengawasi pemerintahan Myanmar mendatang.
"Memegang posisi tidak penting lagi. Di Amerika Serikat, banyak anggota legislatif terkenal yang amat berpengaruh dalam parlemen, tetapi mereka tidak memegang posisi dalam kabinet," kata Maung.
Hal sama, menurut Maung, terjadi di sini. Suu Kyi akan memimpin partai pemerintah dan akan memimpin pemerintah yang dibentuk partai.
Pada kesempatan itu, Maung juga mengatakan presiden terpilih, Htin Kyaw, akan berbicara di parlemen tentang mengurangi jumlah departemen dalam pemerintahannya.
Seperti dilaporkan Guardian, Senin, 21 Maret 2016, Presiden terpilih Htin Kyaw akan menunjuk 18 dari total 21 menteri dalam pemerintahannya yang segera dibentuk pada April mendatang. Sementara tiga sisanya akan diisi oleh junta militer, yakni Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Urusan Perbatasan.
Parlemen Myanmar yang pekan lalu menunjuk Htin Kyaw, sahabat Suu Kyi, sebagai presiden merupakan kepala negara pertama yang bukan dari latar belakang militer sejak 1960-an.
Suu Kyi memimpin NLD mencatat kemenangan bersejarah pada pemilu November lalu, tetapi konstitusi yang dibuat bekas junta militer kembali mencegahnya menjadi presiden, karena dua anak dan mendiang suaminya tidak memiliki kewarganegaraan Myanmar.
Suu Kyi berjanji menentang konstitusi yang digambarkan tokoh senior NLD sebagai 'bodoh'. Peraih Nobel perdamaian ini juga berjanji negara itu akan diatur oleh 'tokoh yang lebih berkuasa dari presiden.'
Namun, NLD tidak menjelaskan bagaimana manajemen pemerintahan itu akan dilakukan. Hal ini menyemarakkan spekulasi tentang kemungkinan adanya posisi dipegang Suu Kyi setelah pemerintah mengambil alih pemerintahan pada 1 April ini.
JAPAN TIMES | GUARDIAN | YON DEMA
