Malaysia Akan Sensor Publikasi Muslim Liberal

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah umat muslim Malaysia meneriakkan slogan saat mereka berbaris menuju Kedutaan Amerika Serikat dalam sebuah aksi protes di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (14/9). AP/Lai Seng Sin

    Sejumlah umat muslim Malaysia meneriakkan slogan saat mereka berbaris menuju Kedutaan Amerika Serikat dalam sebuah aksi protes di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (14/9). AP/Lai Seng Sin

    TEMPO.CO, Kuala Lumpur - Pemerintah Malaysia saat ini mengantisipasi keberadaan kaum Muslim liberal  yang dianggap menyimpang dari iman Islam. Menegaskan sikap pemerintah terhadap liberalisme yang telah dimulai pada 2006, Datuk Seri Jamil Khir Baharom, menteri yang bertanggung jawab atas urusan Islam di Malasyia, mengatakan akan membawa kaum liberal kembali ke ajaran agama tradisional.

    Jamil mengatakan di parlemen Kamis, 17 Maret 2016, bahwa pemerintah akan menyensor pesan kaum Muslim iberal, baik yang beredar di media cetak ataupun Internet. Menurutnya tindakan keras akan diambil bekerjasama dengan berbagai otoritas agama, termasuk Departemen Pembangunan Islam federal yang dikelola Departemen Negara Urusan Islam.

    "Kami akan melanjutkan program pemantauan pada kelompok yang memiliki keyakinan menyimpang dan menyensor publikasi mereka di media cetak dan elektronik," kata Jamil. "Otoritas keagamaan dan penegakan juga akan meningkatkan kerjasama menghadapi orang-orang dengan keyakinan menyimpang," katanya.

    Namun, seperti dikutip dari laman Asian Correspondent, pernyataan Jamil bertentangan dengan pandangan Perdana Menteri Najib Razak yang mendorong Malaysia menjadi negara Muslim moderat.

    Pernyataan Jamil juga ditentang mantan menteri hukum, Zaid Ibrahim yang menyerukan penangkapan atas Jamil karena membahayakan prinsip-prinsip demokrasi di negara itu.

    Zaid mengatakan Jamil telah memancing kekerasan dan sikap pemaksaan terhadap warga negara yang memiliki pandangan berbeda, dan menurutnya hal itu melanggar hukum tertinggi negara.

    "Sebagai menteri Kabinet, dia harus tahu bahwa ini adalah negara demokrasi yang berarti kita harus menghormati hak-hak dasar rakyat. Hanya karena dia bukan seorang liberal dia tidak bisa menangkap saya karena saya seorang liberal. Itu adalah pelanggaran hak-hak dasar rakyat," kata Zaid.

    ASIAN CORRESPONDENT | MECHOS DE LAROCHA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.