Milisi Kurdi Klaim Pelaku Bom Bunuh Diri di Ankara  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas medis menggotong seorang warga yang terluka akibat ledakan bom mobil yang meledak di pusat ibu kota Turki, Ankara, 13 Maret 2016. Hingga saat ini diketahui, terdapat 34 orang tewas atas aksi tersebut, dan dua diantaranya diduga merupakan pelaku. AP Photo

    Petugas medis menggotong seorang warga yang terluka akibat ledakan bom mobil yang meledak di pusat ibu kota Turki, Ankara, 13 Maret 2016. Hingga saat ini diketahui, terdapat 34 orang tewas atas aksi tersebut, dan dua diantaranya diduga merupakan pelaku. AP Photo

    TEMPO.COAnkara - Kelompok militan Kurdi, Kurdistan Freedom Hawks (TAK), mengaku bertanggung jawab sebagai pelaku serangan bom mobil bunuh diri di ibu kota Turki, Ankara, pada Minggu, 13 Maret 2016. 

    Dalam sebuah pernyataan online, TAK menyebut serangan yang menewaskan 37 orang itu sebagai tindak pembalasan atas operasi militer kepada wilayah utama Kurdi di tenggara Turki.

    "Pada 13 Maret malam, serangan bunuh diri dilakukan di jalan-jalan ibu kota Republik fasis Turki. Kami mengklaim serangan ini," demikian pernyataan TAK.

    Klaim TAK membenarkan polisi Turki yang telah menuduh serangan itu dilakukan Partai Pekerja Kudistan (PKK). TAK sendiri adalah salah satu cabang PKK. Turki menyatakan sebelas orang telah ditahan terkait dengan serangan tersebut.

    Seperti dikutip dari laman BBC, bom mobil bunuh diri dilaporkan meledak di sebuah distrik dan jalur transportasi sibuk di Ankara. Selain 37 orang meninggal, puluhan lain dilaporkan terluka dan dibawa ke rumah sakit.

    TAK menyatakan dalam situsnya bahwa pengeboman itu ditujukan kepada pasukan keamanan dan tidak dimaksudkan untuk membunuh warga sipil. TAK sebelumnya juga mengaku sebagai pelaku dalam serangan bom di Ankara pada Februari 2016.

    BBC.COM | MECHOS DE LAROCHA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.