Presiden Baru Myanmar Ini Pernah Dipenjara Rezim Militer  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Htin Kyaw. irrawaddy.com

    Htin Kyaw. irrawaddy.com

    TEMPO.COYangon - Presiden baru Myanmar, Htin Kyaw, adalah teman Aung San Suu Kyi sejak kecil hingga sama-sama kuliah di Yangon. Kemudian dia mendapat beasiswa untuk kuliah di Inggris. 

    Dia adalah seorang penulis dan cendekiawan yang kemudian menjadi politikus dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang didirikan Suu Kyi. Dia adalah putra Min Thu Wun, seorang penulis dan penyair dihormati di Myanmar.

    Htin Kyaw menang dalam pemilihan presiden yang dilakukan parlemen. Pria yang lahir pada 20 Juli 1946 di Kungyangon, Hanthawaddy Divisi, British Burma, ini dipilih 360 anggota parlemen pada 15 Maret 2016.

    Pendidikan sarjananya diperoleh di Institut Ekonomi Rangoon, dengan spesialis statistik. Kemudian dia menjadi staf pengajar pada 1968. Dia kemudian melanjutkan pendidikan komputer di Universitas London pada 1971-1972 dan School of Management di Cambridge, Massachusetts, pada 1987.

    Selain mengajar, dia memegang posisi di Departemen Perindustrian pada akhir 1970-an dan 1980-an. Kemudian di Kementerian Luar Negeri hingga menjadi Deputi Direktur Hubungan Ekonomi pada 1992. Dia pensiun ketika militer makin memperketat cengkeramannya di Myanmar.

    Pada 2000, dia pernah dipenjara selama 4 bulan karena membantu perjalanan pemimpin NLD ke luar Yangon.

    Setelah itu, Htin Kyaw menjadi eksekutif senior untuk Daw Khin Kyi Foundation, yang didirikan Aung San Suu Kyi, sejak 2012.

    Htin Kyaw menikah dengan Su Su Lwin, putri U Lwin, pendiri Liga Nasional untuk Demokrasi. Kini, Myanmar akhirnya dipimpin seseorang yang berasal dari kalangan sipil, setelah hampir 60 tahun dipimpin militer.

    GUARDIAN | YON DEMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.