Media Independen The Malaysia Insider Pamit Tutup

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pendukung kelompok pro-demokrasi

    Pendukung kelompok pro-demokrasi "Bersih" berdemo di Kuala Lumpur, Malaysia, 29 Agustus 2015. Mereka membawa katon bergambar karikatur PM Malaysia, Najib Razak. REUTERS/Olivia Harris

    TEMPO.COJakarta - Portal berita The Malaysia Insider secara resmi menutup perusahaannya pada Senin malam, 14 Maret 2016. "Selamat tinggal pembaca, dari dekat dan jauh, dan pembaca kami di Malaysia," tutur Pemimpin Redaksi The Malaysia Insider, Jahabar Sadiq, seperti dikutip The Star pada Senin tengah malam, 14 Maret 2016.

    Menurut Jahabar, perusahaan menutup The Malaysia Insider karena alasan keuangan. The Malaysia Insider secara resmi menutup situsnya pada pukul 23.00 waktu setempat. Situs berganti ucapan selamat tinggal dengan foto berlatar para awak redaksi.

    Alasan perusahaan tersebut mendadak krisis keuangan diperkirakan karena sempat diblokir pemerintah. Pada akhir Februari lalu, pemerintah Malaysia memblokir situs tersebut karena dianggap kritis terhadap kebijakan pemerintah.

    Menurut Jahabar, pihaknya telah memberi informasi kepada masyarakat yang berimbang. "Kami bekerja agar suara semua pihak didengar."

    Sayangnya, The Malaysia Insider tutup di tengah masyarakat Malaysia membutuhkan penjelasan tentang transparansi pemerintah dan informasi yang lebih banyak dari sebelumnya.

    "Saya tidak akan meletakkan pena saya, saya tidak akan mendiamkan kamera saya, saya tidak akan diam, dan saya tidak akan picik atau menutup telinga untuk apa yang terjadi di Malaysia dan dunia." Jahabar mengajak masyarakat melakukan hal yang sama.

    Sebelumnya, badan regulasi Internet Malaysia memutuskan memblokir akses terhadap situs berita The Malaysia Insider sejak Kamis, 25 Februari 2016. Menurut pemerintah, konten yang disajikan media tersebut melanggar undang-udang.

    THE STAR | AVIT HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.