Militer Myanmar Bebaskan 46 Tentara Anak

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang anak berusia 15 tahun sedang berusaha mengisi peluru, para pemberontak ini bersiaga, menyusul pada bulan lalu pecah pertempuran antara tentara Myanmar dengan pihak pemberontak. Myanmar, 11 Maret 2015. REUTERS

    Seorang anak berusia 15 tahun sedang berusaha mengisi peluru, para pemberontak ini bersiaga, menyusul pada bulan lalu pecah pertempuran antara tentara Myanmar dengan pihak pemberontak. Myanmar, 11 Maret 2015. REUTERS

    TEMPO.CO, Yangoon - Militer Myanmar telah membebaskan hampir 50 tentara anak yang masih di bawah umur sebagai bagian dari perjanjian dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Sebanyak 46 anak-anak yang pernah bertugas di militer Myanmar (Tatmadaw) diserahkan kepada keluarga masing-masing dalam satu acara di Yangoon.

    "Tatmadaw berkomitmen untuk mengeluarkan semua anggota di bawah umur," kata Mayor Jenderal Tauk Tun, seperti yang dilansir Myanmar Times pada 14 Maret 2016.

    Laporan itu juga mengatakan bahwa 72 perwira militer dan 309 tentara telah dihukum sesuai dengan hukum militer, meskipun jenis sanksi indisipliner yang diambil tidak dijelaskan.

    Pada Juni 2012, Tatmadaw menandatangani perjanjian dengan PBB untuk mengakhiri dan mencegah perekrutan anak menjadi anggota militer aktif.

    Menurut Global New Light of Myanmar, sekitar 744 anak-anak di bawah umur telah dibebaskan sejauh ini oleh 12 kelompok pemberontak, termasuk pembebasan yang dilakukan pada Minggu di Yangoon.

    U Aung Myo Min, Direktur Kesetaraan Myanmar, mengatakan masalah anak-anak yang direkrut sangat lazim di daerah konflik Myanmar saat ini, termasuk di bagian utara Negara Bagian Shan, tempat Tatmadaw dan Tentara Pembebasan Nasional Ta'ang terlibat bentrokan.

    Menurut PBB, setidaknya tujuh kelompok pemberontak termasuk Tentara Kemerdekaan Kachin, Tentara Pembebasan Nasional Karen, dan Angkatan Bersenjata Karenni merekrut anak-anak sebagai tentara aktif.

    Perdamaian di wilayah perbatasan yang terdapat banyak pemberontak dari etnis minoritas telah menjadi prioritas utama dalam kampanye kemenangan Aung San Suu Kyi dan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pada pemilu lalu.

    Pada November 2015, Aung San Suu Kyi dan NLD menyapu bersih jajak pendapat dan akan segera membentuk pemerintahan sipil yang pertama dalam beberapa dekade. Namun militer tetap sangat berpengaruh.

    Militer memiliki seperempat kursi di parlemen yang dicadangkan untuk mereka dan mengendalikan tiga kementerian signifikan, yakni kementerian urusan dalam negeri, kementerian pertahanan, dan kementerian perbatasan.

    Suu Kyi mengatakan akan membawa perdamaian ke Myanmar, khususnya daerah perbatasan, tempat berbagai pemberontak etnis minoritas telah lama berjuang melawan kekuasaan pemerintah pusat.

    MYANMAR TIMES | ABC ONLINE | YON DEMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.