Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Militer Myanmar Bebaskan 46 Tentara Anak

image-gnews
Seorang anak berusia 15 tahun sedang berusaha mengisi peluru, para pemberontak ini bersiaga, menyusul pada bulan lalu pecah pertempuran antara tentara Myanmar dengan pihak pemberontak. Myanmar, 11 Maret 2015. REUTERS
Seorang anak berusia 15 tahun sedang berusaha mengisi peluru, para pemberontak ini bersiaga, menyusul pada bulan lalu pecah pertempuran antara tentara Myanmar dengan pihak pemberontak. Myanmar, 11 Maret 2015. REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Yangoon - Militer Myanmar telah membebaskan hampir 50 tentara anak yang masih di bawah umur sebagai bagian dari perjanjian dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sebanyak 46 anak-anak yang pernah bertugas di militer Myanmar (Tatmadaw) diserahkan kepada keluarga masing-masing dalam satu acara di Yangoon.

"Tatmadaw berkomitmen untuk mengeluarkan semua anggota di bawah umur," kata Mayor Jenderal Tauk Tun, seperti yang dilansir Myanmar Times pada 14 Maret 2016.

Laporan itu juga mengatakan bahwa 72 perwira militer dan 309 tentara telah dihukum sesuai dengan hukum militer, meskipun jenis sanksi indisipliner yang diambil tidak dijelaskan.

Pada Juni 2012, Tatmadaw menandatangani perjanjian dengan PBB untuk mengakhiri dan mencegah perekrutan anak menjadi anggota militer aktif.

Menurut Global New Light of Myanmar, sekitar 744 anak-anak di bawah umur telah dibebaskan sejauh ini oleh 12 kelompok pemberontak, termasuk pembebasan yang dilakukan pada Minggu di Yangoon.

U Aung Myo Min, Direktur Kesetaraan Myanmar, mengatakan masalah anak-anak yang direkrut sangat lazim di daerah konflik Myanmar saat ini, termasuk di bagian utara Negara Bagian Shan, tempat Tatmadaw dan Tentara Pembebasan Nasional Ta'ang terlibat bentrokan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut PBB, setidaknya tujuh kelompok pemberontak termasuk Tentara Kemerdekaan Kachin, Tentara Pembebasan Nasional Karen, dan Angkatan Bersenjata Karenni merekrut anak-anak sebagai tentara aktif.

Perdamaian di wilayah perbatasan yang terdapat banyak pemberontak dari etnis minoritas telah menjadi prioritas utama dalam kampanye kemenangan Aung San Suu Kyi dan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pada pemilu lalu.

Pada November 2015, Aung San Suu Kyi dan NLD menyapu bersih jajak pendapat dan akan segera membentuk pemerintahan sipil yang pertama dalam beberapa dekade. Namun militer tetap sangat berpengaruh.

Militer memiliki seperempat kursi di parlemen yang dicadangkan untuk mereka dan mengendalikan tiga kementerian signifikan, yakni kementerian urusan dalam negeri, kementerian pertahanan, dan kementerian perbatasan.

Suu Kyi mengatakan akan membawa perdamaian ke Myanmar, khususnya daerah perbatasan, tempat berbagai pemberontak etnis minoritas telah lama berjuang melawan kekuasaan pemerintah pusat.

MYANMAR TIMES | ABC ONLINE | YON DEMA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar Saat Sidang Parlemen Dunia

1 hari lalu

Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar Saat Sidang Parlemen Dunia

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memimpin pertemuan bilateral yang penting dengan Delegasi Parlemen Myanmar dalam Pengasingan di Sidang Parlemen Dunia (IPU) di Jenewa, Swiss.


Bentrok di Rakhine, MER-C Minta Rumah Sakit Tak Diusik Pihak Bertikai Myanmar

2 hari lalu

Seorang pria memegang perangkat rakitan selama protes menentang kudeta militer, di Yangon, Myanmar, Sabtu, 27 Maret 2021. REUTERS / Stringer
Bentrok di Rakhine, MER-C Minta Rumah Sakit Tak Diusik Pihak Bertikai Myanmar

Ketua Presidium MER-C berharap Rumah Sakit Indonesia di Rakhine menjadi tempat netral di tengah konflik bersenjata Myanmar.


Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

2 hari lalu

Pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih melalui kudeta pada 1 Februari 2021, memimpin parade tentara pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. REUTERS/Stringer
Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

Junta Myanmar mengumumkan bahwa pemilu Myanmar berikutnya berpotensi tak diselenggarakan secara nasional.


Kapal Tenggelam, Puluhan Pengungsi Rohingya Diselamatkan Nelayan Aceh dan Tim SAR

7 hari lalu

Dua orang anak bermain di lokasi  kapal mengangkut imigran etnis Rohingya yang mendarat di pantai desa  Ie Meule, kecamatan Suka Jaya, Pulau Sabang, Aceh, Sabtu 2 Desember 2023.  Sebanyak 139 imigran etnis Rohingya terdiri dari laki laki,  perempuan dewasa dan anak anak menumpang kapal kayu kembali mendarat di Pulau Sabang, sehingga total jumlah imigran di Aceh tercatat  sebanyak 1.223 orang. ANTARA FOTO/Ampelsa
Kapal Tenggelam, Puluhan Pengungsi Rohingya Diselamatkan Nelayan Aceh dan Tim SAR

Nelayan Indonesia dan tim SAR pada Rabu 20 Maret 2024 berjuang menyelamatkan puluhan warga Rohingya setelah air pasang membalikkan kapal mereka


Rumah Aung San Suu Kyi di Myanmar Dilelang, Tapi Tak Ada yang Menawar

8 hari lalu

Rumah Aung San Suu Kyi yang sekarang kosong terlihat di tepi danau Inya Yangon, 4 Juli 2009. REUTERS/Louis Charbonneau
Rumah Aung San Suu Kyi di Myanmar Dilelang, Tapi Tak Ada yang Menawar

Rumah besar di tepi danau tempat pemimpin demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi menghabiskan bertahun-tahun sebagai tahanan rumah dilelang pada Rabu


Ridwan Kamil Kurator IKN Berikan Contoh Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota

11 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Ridwan Kamil saat meninjau proyek Tol IKN seksi 3A di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, 1 November 2023. Tol IKN yang menghubungkan Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan jarak 57 kilometer itu telah mencapai progres 55 persen. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Ridwan Kamil Kurator IKN Berikan Contoh Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota

Ridwan Kamil pernah ingatkan Jokowi, IKN harus layak huni dan manusiawi jangan sampai gagal seperti pemindahan ibu kota baru di beberapa negara.


Ditunjuk Jokowi Jadi Kurator IKN, Ridwan Kamil Belajar dari Kegagalan Malaysia dan Myanmar

13 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 3 November 2023. Mensesneg Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita IKN, dan Ridwan Kamil turut serta dalam obrolan pagi di tengah rindang pepohonan IKN tersebut. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Ditunjuk Jokowi Jadi Kurator IKN, Ridwan Kamil Belajar dari Kegagalan Malaysia dan Myanmar

Ridwan Kamil mengatakan bahwa IKN harus menjadi kota yang layak huni dan manusiawi, menghindari terulangnya kegagalan Malaysia dan Myanmar


Profil Myanmar, negara yang terletak paling utara di ASEAN

22 hari lalu

Myanmar/Unsplash
Profil Myanmar, negara yang terletak paling utara di ASEAN

Profil Myanmar yang merupakan negara kawasan Asia Tenggara yang terletak di utara sebagai anggota ASEAN.


Komisi Tinggi HAM PBB: Akses Junta Myanmar terhadap Senjata dan Uang Harus Diputus

26 hari lalu

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk berbicara saat konferensi pers di Amman, Yordania 10 November 2023. REUTERS/Alaa Al Sukhni
Komisi Tinggi HAM PBB: Akses Junta Myanmar terhadap Senjata dan Uang Harus Diputus

Komisi Tinggi HAM PBB menyoroti isu yang masih berlangsung di Myanmar, yaitu kekuasaan junta Myanmar dan persekusi etnis Rohingya.


Pakar PBB: Junta Myanmar Ancam Warga Sipil dengan Berlakukan Wajib Militer

35 hari lalu

Tentara berdiri di samping kendaraan militer ketika orang-orang berkumpul untuk memprotes kudeta militer, di Yangon, Myanmar, 15 Februari 2021. REUTERS/Stringer/File Photo
Pakar PBB: Junta Myanmar Ancam Warga Sipil dengan Berlakukan Wajib Militer

Pakar PBB menyebut junta Myanmar menjadi ancaman yang lebih besar bagi warga sipil, setelah negara tersebut memberlakukan wajib militer