Dokumen Anggota ISIS di 51 Negara Diberikan kepada Media Inggris

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga mengevakuasi korban ledakan bom bunuh diri ISIS dengan menggunakan motor bak di Baghdad, Irak, 28 Februari 2016. REUTERS

    Warga mengevakuasi korban ledakan bom bunuh diri ISIS dengan menggunakan motor bak di Baghdad, Irak, 28 Februari 2016. REUTERS

    TEMPO.COLondon - Puluhan ribu dokumen berisi nama, alamat, nomor telepon, dan kontak keluarga milik anggota kelompok militan Negra Islam Irak dan Suriah (ISIS) dari 51 negara telah diserahkan kepada media Inggris, Sky News, pada Kamis, 10 Maret 2016.

    Menurut laporan Sky News, mantan anggota ISIS menyerahkan semua dokumen tersebut dalam drive penyimpanan (Thumbdrive), yang diambil dari kepala bagian keamanan ISIS.

    Pihak berwenang diberi tahu media itu tentang penyerahan dokumen yang dicuri mantan anggota ISIS dari pimpinannya karena kecewa terhadap mereka. "Kami telah memberi tahu pihak berwenang tentang hal ini," demikian laporan Sky News pada Kamis kemarin.

    Hal penting dari dokumen tersebut adalah pengungkapan identitas sejumlah milisi yang sebelumnya tidak diketahui di Inggris, di Eropa Utara, sebagian besar Timur Tengah, Afrika Utara, Amerika Serikat, dan Kanada.

    Informasi itu bisa digunakan untuk proses penuntutan di masa depan dan membantu menghentikan aliran relawan yang ingin bergabung dengan ISIS dari Eropa atau Amerika Serikat.

    Selain itu, berdasarkan dokumen tersebut, terungkap bahwa ISIS memfokuskan kembali basis operasi di luar negeri dan berniat melakukan serangan profil tinggi di negara-negara Barat.

    Dalam perkembangan terkait, Pusat Pemantau HAM Suriah kemarin menginformasikan komandan ISIS, Abu Omar al-Shishani atau dikenal sebagai Omar Chechen, dilaporkan terluka parah setelah menjadi sasaran utama serangan udara AS di dekat Kota Al-Shadadi.

    SKY NEWS | YON DEMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.