Gagal Mencalonkan Diri, Aung Suu Kyi Siap Menjadi Menteri  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pimpinan partai Liga Nasional Demokrasi (NLD), Aung San Suu Kyi mengumpulkan sampah dalam acara bersih-bersih yang langsung dipimpinnya di Kawhmu, Myanmar, 13 Desember 2015. AP/Gemunu Amarasinghe

    Pimpinan partai Liga Nasional Demokrasi (NLD), Aung San Suu Kyi mengumpulkan sampah dalam acara bersih-bersih yang langsung dipimpinnya di Kawhmu, Myanmar, 13 Desember 2015. AP/Gemunu Amarasinghe

    TEMPO.COYangon - Pemimpin demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, diperkirakan siap menjabat sebagai menteri. Militer memblokir upayanya mencalonkan diri sebagai Presiden Myanmar.

    Wanita pemenang Nobel ini sebelumnya telah bernegosiasi dengan militer agar menangguhkan klausul konstitusi yang mencegah dia menjadi presiden. Namun ia gagal.

    Seperti dilansir dari laman Brisbanetimes.com, memegang jabatan menteri utama atau menteri senior akan memungkinkan Suu Kyi menghadiri pertemuan militer yang diadakan oleh Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional. Lembaga itu memiliki kewenangan menyatakan keadaan darurat. Selain itu, Suu Kyi mungkin menjabat menteri luar negeri.

    Partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), memenangi pemilihan umum November tahun lalu. Partai akan mencalonkan Htin Kyaw, lulusan Oxford dan eksekutif dari lembaga amal non-profit, sebagai presiden.

    Baca Juga: Myanmar Aung San Suu Kyi

    Htin Kyaw, 70 tahun, adalah orang kepercayaan Suu Kyi dan salah satu anggota senior partai. Anak salah satu penyair terkenal Myanmar itu dikenal memiliki reputasi di partai karena kejujurannya. Istrinya, Su Su Lwin, adalah anggota parlemen NLD yang mengepalai komite hubungan internasional.

    Kandidat potensial lain untuk presiden adalah mantan pemimpin umum dan sesama rekan pendiri partai, Tin Oo. Namun usianya hampir 90 dan rapuh.

    Nama-nama calon presiden akan diajukan pada Kamis, 10 Maret 2016.

    NLD, yang menduduki 80 persen kursi di parlemen, diyakini mutlak memenangi pemilihan. Partai ini pun akan secara resmi mengambil alih pemerintah pada 1 April 2016.

    NLD belum mengumumkan rencana pemerintahan baru. Myanmar menghadapi tantangan besar setelah puluhan tahun kekuasaan militer, termasuk membangun perdamaian dengan kelompok-kelompok etnis yang masih menguasai sebagian besar negara. "Kami tidak ingin ada kontroversi karena prediksi dan pernyataan kami," kata Win Htein, anggota senior partai.

    BRISBANETIMES.COM | MECHOS DE LAROCHA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.