Korea Utara Retas Telepon Seluler Pejabat Top Korea Selatan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi hacker. Politiken.dk

    Ilustrasi hacker. Politiken.dk

    TEMPO.CO, Seoul- Badan Intelijen Nasional (NIS) Korea Selatan mengungkapkan puluhan ponsel pintar pejabat tinggi pemerintah telah diretas Korea Utara beberapa minggu terakhir. NIS menolak menyebutkan identitas para pejabat.

    Menurut lembaga mata-mata Korea Selatan itu pada Selasa, 8 Maret 2016, Pyongyang telah menanamkan kode berbahaya dengan mengirimkan pesan teks provokatif sejak akhir Februari hingga awal Maret.

    Sebanyak seperlima dari yang ditargetkan berhasil diretas. "Para peretas mencuri pesan teks dan merekam panggilan telepon, dan mereka menyimpan nomor para pejabat senior pemerintah," NIS mengatakan seprti dikutip dari laman CNN.

    NIS juga mengatakan Korea Utara telah meretas sebuah perusahaan penyedia perangkat lunak keamanan, yang produknya digunakan oleh lebih dari 20 juta orang untuk pembayaran online dan transaksi perbankan. Namun menambahkan, "tidak ada warga yang terkena serangan, hanya server yang rusak."

    Korea Utara dikenal memiliki beberapa peretas hebat. Kementerian Pertahanan Korea Selatan memperkirakan 6 ribu peretas bekerja untuk negara itu.

    Korea Utara belum mengomentari klaim NIS dan sering membantah tudingan menyusup ke sistem komputer Korea Selatan.

    Baru-baru ini, Senin, 6 Maret 2016, Korea Utara mengancam menembakkan nuklir ke Amerika Serikat dan Korea Selatan setelah militer Korsel-AS melakukan latihan bersama. Latihan terbaru menjadi yang terbesar yang pernah dibuat, melibatkan 300 ribu tentara Korea Selatan dan 17 ribu orang tentara Amerika.

    Pyongyang menyebut latihan perang ditujukan untuk melanggar kedaulatan negaranya dan dibantah Washington dan Seoul.

    CNN.COM | MECHOS DE LAROCHA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.