AS Bantah Bangun Lapangan Udara di Suriah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pejuang pemberontak dari brigade Al-Furqan mengobrol saat berjaga-jaga di titik penjagaan  di desa Aziziyah, southland Aleppo pedesaan, Suriah, 5 Maret 2016. REUTERS/Khalil Ashawi

    Pejuang pemberontak dari brigade Al-Furqan mengobrol saat berjaga-jaga di titik penjagaan di desa Aziziyah, southland Aleppo pedesaan, Suriah, 5 Maret 2016. REUTERS/Khalil Ashawi

    TEMPO.COWashington - Pentagon, Senin, 7 Maret 2016, membantah sejumlah laporan yang menyebutkan Amerika Serikat sedang membangun dua lapangan udara di utara Suriah. Pembangunan lapangan tersebut, menurut beberapa laporan, sebagai bagian dari perang melawan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

    Militer Suriah dan sejumlah pejabat keamanan mengatakan Amerika sedang memperluas sebuah lapangan udara di Rmeilan di Provinsi Hasake. Beberapa laporan baru-baru ini juga menyebutkan Amerika mempersiapkan pangkalan militer di dekat Kota Kobani, wilayah Kurdi-Suriah.

    "Kami tidak sedang membangun dan mengoperasikan pangkalan udara di Suriah," kata juru bicara Pentagon, Kapten Jeff Davis, kepada wartawan, Senin, 7 Maret 2016.

    Amerika diketahui telah mengirim sekitar 50 pasukan operasi khusus di wilayah utara Suriah untuk memberi pelatihan dan perlengkapan perang kepada pejuang lokal anti-ISIS.

    "Bahwa kami memiliki orang di sana dan kami mengirim mereka ke sana, dan mereka memiliki tugas di sana adalah sesuatu yang perlu dirahasiakan. Kami tak bisa memberi komentar soal itu," kata Davis.

    Organisasi pemerhati hak asasi yang berbasis di London, Syrian Observatory for Human Rights, pada Januari 2016 mengatakan pangkalan udara militer Rmeilan telah diperluas dan siap digunakan oleh jet tempur Amerika.

    Amerika mendukung perjuangan Kurdi-Arab, atau disebut dengan Pasukan Demokratik Suriah, yang bertempur melawan ISIS di utara Suriah. Amerika juga memberi bantuan gempuran udara untuk merontokkan mereka.

    AL ARABIYA | CHOIRUL AMINUDDIN 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.