KTT OKI, 4 Hal Ini Disepakati Jokowi dan Presiden Pakistan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mahmoud Abbas. REUTERS/Mohamad Torokman

    Mahmoud Abbas. REUTERS/Mohamad Torokman

    TEMPO.COJakarta - Presiden Joko Widodo bertemu Presiden Pakistan Mamnun Hussain di sela Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam. Dalam pertemuan tersebut, dua pemimpin negara itu menyepakati empat hal.

    Pertama, Indonesia dan Pakistan sepakat perlu ada peran lebih besar dari negara-negara Islam untuk membantu perdamaian di Palestina serta Timur Tengah. “Kami juga sepakat menyuarakan perdamaian, toleransi, dan moderasi,” kata Presiden Joko Widodo di Jakarta Convention Center, Senin, 7 Maret 2016.

    Baca juga: Menlu Palestina Al Maliki: Dunia Muslim Hargai Indonesia  

    Presiden Jokowi menambahkan, Indonesia dan Pakistan juga sepakat meningkatkan kerja sama pada bidang ekonomi. Pakistan menjadi pasar besar untuk Indonesia dengan penduduk mencapai 200 juta dan perdagangan Indonesia yang melebihi US$ 2 miliar. “Kami lihat ini masih di bawah potensi sehingga masih banyak peluang,” ujarnya.

    Kedua negara juga sepakat bekerja sama melawan paham terorisme dan ekstremisme. Presiden Jokowi menambahkan, dia diundang Presiden Mamnun Hussain untuk berkunjung ke Pakistan guna mendalami lebih jauh kerja sama di antara kedua negara.

    Baca juga: Ini Permintaan Presiden Palestina di KTT OKI 2016

    Dalam KTT Luar Biasa OKI ini, Presiden Jokowi bertemu tujuh pemimpin negara atau kepala pemerintahan. Presiden sebelumnya telah bertemu Perdana Menteri Libya Faiz Al-Serraj, Presiden Sudan Omar Al-Bashir, dan Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif.

    Pertemuan tersebut dilakukan setelah Presiden Jokowi membuka secara resmi KTT Luar Biasa ke-5 OKI. Dalam sambutannya, Presiden mengajak semua negara Islam bersatu mencari solusi untuk Palestina. Presiden pun meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa segera membantu mendamaikan Palestina dan Israel.

    AHMAD FAIZ



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.