Ulama Pakistan Tolak Hukum Perlindungan Perempuan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Guru perempuan Pakistan mencoba senjata laras panjang saat mengikuti latihan selama dua hari oleh polisi di Peshawar Pakistan, 27 Januari 2015. Pakistan telah memberikan izin bagi guru untuk membawa senjata api karena serangan Taliban pada Desember lalu. AP/Mohammad Sajjad

    Guru perempuan Pakistan mencoba senjata laras panjang saat mengikuti latihan selama dua hari oleh polisi di Peshawar Pakistan, 27 Januari 2015. Pakistan telah memberikan izin bagi guru untuk membawa senjata api karena serangan Taliban pada Desember lalu. AP/Mohammad Sajjad

    TEMPO.CO, Punjab - Perlindungan hukum yang diberikan kepada kaum perempuan dari kekerasan dan siksaan di Pakistan mendapatkan kritik dari lembaga agama karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam.

    Hukum Perlindungan Perempuan diloloskan oleh provinsi terbesar di Pakista, Punjab, pekan lalu, merupakan perlindungan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tanggga (KDRT), psikologis, dan kekerasan seks.

    Hukum untuk kaum hawa tersebut juga memberikan kebebasan kepada siapapun melaporkan tindak kekerasan melalui jalur hot line dan rumah singgah perempuan.

    Sejak Undang-Undang itu diloloskan oleh Dewan Punjab, beberapa ulama konservatif menolak UU baru tersebut karena dianggap bertentangan denan Quran sebagai dasar hukum konstitusi Pakistan.

    Fazlur Rahman, salah seorang pemimpin partai agama terbesar Pakistan, Jamiat i-Ulema Islam, mengatakan UU tersebut bertentangan baik dengan hukum Islam maupun konstitusi Pakistan.

    "UU tersebut membuat seorang pria tidak nyaman," tulis kantor berita Reuters. "Hukum ini sebagai upaya agar Pakistan menjadi jajahan Barat lagi," ucapnya.

    "Seluruh isi hukum ini salah," kata Muhammad Khan Sherani, Kepala Dewan Ideologi Islam, dalam acara jupa pers, seraya menyebutkan bahwa UU yang baru saja diloloskan tersebut sebagai hukum tidak Islami.

    AL JAZEERA | CHOIRUL AMINUDDIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.