Protes Prancis, Imigran Iran Jahit Mulut  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah imigran melompati pagar yang rusak saat memasuki area Channel Tunnel, terowongan kereta bawah laut di Calais, Prancis, 29 Juli 2015. Perancis sejak awal Juli tengah kebanjiran imigran yang mencapai sekitar 5.000 orang, kebanyakan berasal dari Ethiopia, Eritrea, Sudan dan Afghanistan. AP/Thibault Camus

    Sejumlah imigran melompati pagar yang rusak saat memasuki area Channel Tunnel, terowongan kereta bawah laut di Calais, Prancis, 29 Juli 2015. Perancis sejak awal Juli tengah kebanjiran imigran yang mencapai sekitar 5.000 orang, kebanyakan berasal dari Ethiopia, Eritrea, Sudan dan Afghanistan. AP/Thibault Camus

    TEMPO.CO, Paris - Enam imigran Iran menjahit mulutnya untuk memprotes tindakan tegas petugas keamanan Prancis yang mengusir dan menghancurkan tempat penampungan pendatang di utara Prancis. Upaya itu sebagai bentuk putus asa agar penderitaan mereka mendapatkan perhatian.

    Unjuk rasa tidak biasa pada Rabu, 2 Maret 2016, itu terjadi pada hari ketiga operasi pembongkaran kamp darurat pengungsi di pinggiran Calais. Menurut keputusan pengadilan bulan lalu, pembongkaran kamp pengungsi di wilayah publik adalah tindakan sah, tapi dihindari pembongkaran tempat-tempat ibadah.

    Menteri Penertiban Fabienne Buccio mengatakan kepada wartawan pada Rabu, 2 Maret 2016, bahwa proses penertiban ini membutuhkan waktu satu bulan. Pemerintah Prancis memperkirakan ada 800-1.000 orang yang tinggal di kawasan yang harus dibongkar, tapi kelompok hak asasi mengatakan tempat tersebut dihuni 3.000 orang.

    Pemerintah telah menawarkan tempat untuk menampung mereka yang dilengkapi alat pemanas, atau mengirim mereka ke pusat-pusat penampungan yang menerima mereka sehingga memudahkannya mengajukan permohonan menjadi warga negara.

    AL ARABIYA | CHOIRUL AMINUDDIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.