Korea Utara Tembakkan Rudal Sambut Sanksi PBB  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, menyaksikan latihan penerbangan pilot pesawat tempur Angkatan Udara Tentara Rakyat Korea (KPA). REUTERS/KCNA

    Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, menyaksikan latihan penerbangan pilot pesawat tempur Angkatan Udara Tentara Rakyat Korea (KPA). REUTERS/KCNA

    TEMPO.CO, Seoul - Hanya beberapa jam setelah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan penjatuhan sanksi terberatnya, Korea Utara menembakkan beberapa kali rudal jarak pendeknya ke arah Laut Timur.

    Seperti diberitakan Yonhap News, 3 Maret 2016, juru bicara Kementerian Korea Selatan, Moong Sang-gyun, mengatakan rudal-rudal itu ditembakkan dari Wonsan sekitar pukul 10.00 pagi waktu setempat.

    Baca juga: Dewan Keamanan PBB Jatuhkan Sanksi Terberat ke Korea Utara 

    Moong menjelaskan, jumlah rudal yang diluncurkan masih dalam penyelidikan. Yang pasti, seluruh rudal jatuh ke laut.

    Korea Utara belum memberikan tanggapan atas penjatuhan sanksi oleh Dewan Keamanan PBB yang diklaim sanksi terberat.

    Presiden Korea Selatan Park Geun-hye bersumpah akan mengakhiri tirani pemimpin Korea Utara.

    Baca juga: Ini 8 Jenis Sanksi Terberat PBB untuk Korea Utara

    Park juga menyambut putusan Dewan Keamanan PBB atas keluarnya resolusi untuk penjatuhan sanksi ke Korea Utara setelah melakukan uji coba senjata nuklir pada 6 Januari 2016 dan peluncuran rudalnya pada Februari lalu.

    "Kami akan bekerja sama dengan dunia untuk membuat rezim Korea Utara menghapus pengembangan nuklirnya dan mengakhiri tirani yang menekan kemerdekaan dan hak asasi saudara-saudara kami di Utara," tegas Park saat menghadiri doa umat Kristen, Selasa, 1 Maret 2016.

    YONHAP NEWS | REUTERS | MARIA RITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.