AS dan Rusia Setuju Perdamaian di Suriah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Lokasi meledaknya dua bom di lingkungan pro-pemerintah di Zahra, Homs, Suriah, 21 Februari 2016.  Kebanyakan korban ledakan bom yang tewas terdiri atas warga sipil. SANA via AP

    Lokasi meledaknya dua bom di lingkungan pro-pemerintah di Zahra, Homs, Suriah, 21 Februari 2016. Kebanyakan korban ledakan bom yang tewas terdiri atas warga sipil. SANA via AP

    TEMPO.CO, New York - Amerika Serikat dan Rusia telah sampai pada sebuah kesepakatan untuk menghentikan peperangan antara pemerintah Suriah dan kelompok-kelompok penentangnya.

    Proposal yang diusulkan pada Senin, 22 Februari 2016, tersebut berisi seruan kepada semua pihak yang bertikai untuk menandatangani kesepakatan, bakda Jumat, 26 Februari 2016, waktu setempat. Selanjutnya, mereka harus melakukan gencatan senjata.

    Editor politik Al Jazeera, James Bays, yang melaporkan dari New York, mengatakan sumber-sumber tingkat tinggi dari sejumlah negara membenarkan ada kesepakatan damai antara kedua pemimpin gugus tugas, Rusia dan Amerika.

    Amerika dan Rusia adalah pemegang gugus tugas internasional yang bekerja untuk mengurangi kekerasan di Suriah.

    Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon menyambut baik draf kesepakatan tersebut. "Saya berharap kesepakatan ini bisa menjadi jalan menuju terciptanya perdamaian abadi."

    Perkembangan ini bisa menjadi jalan perundingan berikutnya dan kemungkinan gencatan senjata antara pemberontak dan pemerintah Suriah pimpinan Presiden Bashar al-Assad. Meski demikian, kesepakatan yang dicapai antara Amerika dan Rusia  tersebut di luar Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan Front al-Nusra, karena keduanya masuk daftar grup teroris PBB.



    AL JAZEERA | CHOIRUL AMINUDDIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.