Tak Ada WNI Jadi Korban Badai Tropis Winston di Fiji

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sebuah pohon tumbang di jalan dan menimpa saluran listrik di Lami setelah topan Winston merobek negara Fiji, 21 Februari 2016. Pejabat setempat berupaya memulihkan kerusakan akibat terjangan siklon ganas. Jonacani Lalakobau/Fiji Times via AP

    Sebuah pohon tumbang di jalan dan menimpa saluran listrik di Lami setelah topan Winston merobek negara Fiji, 21 Februari 2016. Pejabat setempat berupaya memulihkan kerusakan akibat terjangan siklon ganas. Jonacani Lalakobau/Fiji Times via AP

    TEMPO.COJakarta - Indonesia menyampaikan belasungkawa mendalam kepada pemerintah dan masyarakat Fiji, khususnya untuk korban dan keluarga korban badai tropis Winston, yang terjadi pada Sabtu, 20 Februari 2016. 

    "Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi telah berbicara langsung dengan Menteri Luar Negeri Fiji Ratu Inoke Kubuaboa untuk menyampaikan simpati serta kesiapan Indonesia membantu pemerintah dan masyarakat Fiji yang terkena dampak bencana tersebut," demikian rilis Kementerian Luar Negeri RI yang diterima Tempo, 22 Februari 2016.

    Menurut kabar yang dilaporkan Radio Australia, badai tropis Winston dengan kekuatan mencapai 330 kilometer per jam memporak-porandakan negara kepulauan Fiji, akhir pekan lalu. Sedikitnya 17 orang meninggal serta ratusan rumah hancur. Badai tersebut merupakan badai topan terburuk dalam beberapa tahun terakhir.

    Menurut Kementerian Luar Negeri RI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Suva melaporkan tidak ada WNI di Fiji yang menjadi korban bencana tersebut. Diperkirakan terdapat 379 WNI di Ibu Kota Suva dan Kota Nadi, yang terletak sekitar 114 kilometer dari ibu kota. Sekitar 239 orang berprofesi sebagai anak buah kapal dan sisanya bekerja di sektor swasta.

    "KBRI Suva meminta WNI di Fiji terus memperhatikan informasi terkait dengan perkembangan bencana tersebut dan mengikuti aturan yang dikeluarkan pemerintah setempat," kata Kementerian.

    Hotline KBRI Suva dapat dihubungi pada nomor +679 9926 6466.

    RADIO AUSTRALIA | NATALIA SANTI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.