Perombakan Kabinet, Perdana Menteri Irak Siap Mundur

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pasukan Irak berhasil menyita bendera militan ISIS, dibantu pejuang syiah dan sunni pasukan Irak memukul mundur ISIS. Perdana Menteri Haidar al-Abadi, mengatakan pihaknya tengah berusaha merebut kota kelahiran Saddam Hussein. Tikrit, Irak, 31 Maret 2015. REUTERS / Alaa Al-Marjani

    Pasukan Irak berhasil menyita bendera militan ISIS, dibantu pejuang syiah dan sunni pasukan Irak memukul mundur ISIS. Perdana Menteri Haidar al-Abadi, mengatakan pihaknya tengah berusaha merebut kota kelahiran Saddam Hussein. Tikrit, Irak, 31 Maret 2015. REUTERS / Alaa Al-Marjani

    TEMPO.CO, Bagdad - Perdana Menteri Irak Haidar al-Abadi menyatakan siap mengundurkan diri sebagai bagian dari perombakan kabinetnya secara menyeluruh di tengah kritik oposisi mengenai kekuasaan berdasarkan sektarian.

    Pernyataan Abadi tersebut disampaikan melalui televisi Irak, Senin, 15 Februari 2016, terkait dengan perlawanan terhadap pemerintahannya yang membagi sistem kota berdasarkan paham keagamaan.

    "Saya siap meninggalkan jabatan saya, dan saya tidak akan memegangnya. Namun, saat yang sama, saya tidak bisa lari dari tanggung jawab. Karena itu, jika mereka (oposisi) menginginkan perubahan, saya siap," kata Abadi, Senin, 15 Februari 2016.

    Pengumuman itu datang sepekan setelah Abadi menyatakan ingin menunjuk teknokrat dan melakukan perombakan kabinet yang dibentuk pada 2014. Abadi juga ingin mendistribusikan kekuasaan kepada perwakilan di parlemen yang kehilangan kursi.

    Menurut Abadi, perombakan kabinet sangat diperlukan. Namun dia menolak merombak kabinetnya secara menyeluruh. Dia mengatakan kelompok-kelompok politik yang tak dikenalnya menghalangi pekerjaan para menterinya yang tidak berafiliasi dengan garis politik mereka atau tak sejalan dengan sektarian yang mereka anut.

    Struktur politik Irak yang dibentuk Abadi baru-baru ini berdasarkan sistem kuota di mana setiap suku dan kelompok agama, misalnya Syiah, Sunni, Kristen Arab, dan Kurdi, mendapatkan jatah khusus di parlemen, pemerintahan, serta militer.

    AL JAZEERA | CHOIRUL AMINUDDIN



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.