Terlibat Skandal Keuangan, Mantan Presiden Prancis Disidang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan presiden Prancis Nicolas Sarkozy. AP/Lionel Cironneau

    Mantan presiden Prancis Nicolas Sarkozy. AP/Lionel Cironneau

    TEMPO.COParis - Mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy menghadiri persidangan di pengadilan Paris sehubungan dengan skandal keuangan selama masa kampanyenya di bursa pencalonan presiden, lapor seorang wartawan AFP, dikutip dari laman Channel News Asia.

    Portal berita itu tidak menjelaskan apakah hakim akan membacakan hukuman pada Sarkozy saat sidang, Selasa, 16 Februari 2016.

    Kasus ini disebut bergantung pada aktivitas perusahaan public relation, Bygmalion, yang mengorganisasi beberapa kampanye Sarkozy dan dituduh menerapkan sistem keuangan atau akuntansi palsu.

    Bygmalion dituduh menerima bayaran 18,5 juta euro dari partai Sarkozy, UMP, dan kini menjadi Partai Republik. Beberapa karyawan di Bygmalion, termasuk akuntan perusahaan, serta anggota terkemuka tim kampanye Sarkozy, telah mengakui adanya penipuan meskipun tak ada satu pun yang menuduh mantan presiden mengetahui tentang itu.

    Sarkozy, yang memimpin Prancis pada 2007 sebelum kalah dari Francois Hollande pada 2012, selalu membantah mengetahui adanya aktivitas akuntansi palsu. Ia pensiun dari politik setelah pemilu tapi kembali dua tahun kemudian, memimpin Partai Republik, dan mencoba untuk maju di kursi kepresidenan pada 2017.

    Meskipun ia bersikeras menolak, penyelidikan telah menemukan bahwa Sarkozy telah meminta waktu kampanye lebih banyak pada pertengahan Maret 2012, sekitar dua bulan sebelum pemungutan suara. Direktur kampanyenya, Guillaume Lambert, mengatakan kepada polisi bahwa ia telah memperingatkan Sarkozy atas risiko melanggar batas jumlah kampanye.

    Diinterogasi oleh polisi pada September 2015, Sarkozy mengatakan dia tidak mengingat adanya peringatan. Ia menggambarkan kontroversi sebagai "lelucon", menempatkan tanggung jawab itu pada Bygmalion dan UMP.

    Penyelidikan telah melebar di luar Bygmalion dan menemukan biaya kampanye UMP mencapai 13,5 juta euro, yang dinyatakan hanya 3 juta euro pada saat itu.

    Sebanyak 13 orang dari Bygmalion dan UMP telah dituduh melakukan penipuan, penyalahgunaan kepercayaan, atau pembiayaan kampanye ilegal.

    CHANNEL NEWS ASIA | MECHOS DE LAROCHA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.