Ke Silicon Valley, Jokowi Ajak Bos Medsos Tangkal Terorisme  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah Diaspora berfoto bersama Presiden Joko Widodo saat tiba di Auditorium Palace of Fine Arts, San Francisco, 16 Februari 2016. Kehadiran Jokowi membuat 800 Diaspora antusias untuk bersalaman dan berfoto bersama. Foto: Laily Rachev/Setpres

    Sejumlah Diaspora berfoto bersama Presiden Joko Widodo saat tiba di Auditorium Palace of Fine Arts, San Francisco, 16 Februari 2016. Kehadiran Jokowi membuat 800 Diaspora antusias untuk bersalaman dan berfoto bersama. Foto: Laily Rachev/Setpres

    TEMPO.COJakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan akan menggandeng perusahaan media sosial untuk membantu mencegah terorisme di Indonesia. Hal ini diungkapkan saat Jokowi menjadi pembicara pertama dalam diskusi tentang kontra-terorisme di Konferensi Tingkat Tinggi Amerika Serikat-ASEAN (KTT AS-ASEAN) di Sunnylands, California, Amerika Serikat, Selasa, 16 Februari 2016.

    Presiden menyampaikan gagasannya untuk memanfaatkan media sosial dalam menghadapi ekstremis dan ajakan bergabung dengan foreign terrorist fighters (FTF). Rekrutmen FTF ini banyak dilakukan di media sosial. "Karena itu, kita harus bekerja sama dengan media sosial dalam menyebarkan perdamaian dan toleransi sebagai counter narasi," kata Presiden Jokowi.

    Hal ini akan disampaikan Presiden saat berkunjung ke Silicon Valley, dalam sesi "Indonesia Digital Initiative: Empowering Leaders of Peace," pada Rabu, 17 Februari 2016. "Saya mengajak yang mulia bergabung dengan saya untuk mengajak narasi melalui media sosial mengenai moderasi, toleransi, dan perdamaian," katanya.

    Hampir semua negara menghadapi masalah yang sama dalam FTF. Jumlah warga negara Indonesia yang bergabung dengan FTF di Suriah sebanyak 329 orang. Jumlahnya relatif lebih kecil dibandingkan jumlah penduduk Indonesia 252 juta orang.

    DEWI RINA (CALIFORNIA)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.