TEMPO Interaktif, Jakarta:Juru bicara kaukus DPR untuk demokrasi di Myanmar, Djoko Susilo, menyesalkan sikap Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tidak tegas dalam menyelesaikan pelanggaran HAM di Myanmaar. Sikap itu disampaikan langsung pada utusan khusus (special rapporteur) PBB untuk masalah Myanmaar, Paulo Sergio Pinheiro. “Saya kritik keras sikap PBB yang hanya bisa tegas pada Irak dan Afganistan,” kata Djoko kepada wartawan seusai menerima kunjungan Paulo di ruang kerjanya, Selasa (21/2). Ia menduga sikap tidak tegas PBB disebabkan ketakutan pada veto Cina, yang memang memiliki kepentingan ekonomi cukup besar di Myanmar. “Padahal, PBB seharusnya at least (setidaknya) mengajukan kasus ini ke Dewan Keamanan untuk dibahas,” ujarnya. Tindakan keras, lanjut politikus PAN ini, dibutuhkan karena junta militer Myanmaar tak mau lagi mendengar masukan apapun dari negara tetangganya. Pada bagian lain ia mengungkapkan, petisi kaukus yang menolak kunjungan Presiden Yudhoyono ke Myanmaar saat ini sudah ditandatangani 41 anggota DPR. Djoko berharap pekan dalam ini bisa mencapai 50 orang. Wahyu Dhyatmika
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Sekjen PBB akan Tunjuk Utusan Khusus untuk Atasi Krisis Myanmar
13 hari lalu
Sekjen PBB akan Tunjuk Utusan Khusus untuk Atasi Krisis Myanmar
Meluasnya konflik bersenjata di seluruh Myanmar membuat masyarakat kehilangan kebutuhan dasar dan akses terhadap layanan penting
Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional
23 hari lalu
Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional
Junta Myanmar mengumumkan bahwa pemilu Myanmar berikutnya berpotensi tak diselenggarakan secara nasional.
Rumah Aung San Suu Kyi di Myanmar Dilelang, Tapi Tak Ada yang Menawar
29 hari lalu
Rumah Aung San Suu Kyi di Myanmar Dilelang, Tapi Tak Ada yang Menawar
Rumah besar di tepi danau tempat pemimpin demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi menghabiskan bertahun-tahun sebagai tahanan rumah dilelang pada Rabu
Komisi Tinggi HAM PBB: Akses Junta Myanmar terhadap Senjata dan Uang Harus Diputus
48 hari lalu
Komisi Tinggi HAM PBB: Akses Junta Myanmar terhadap Senjata dan Uang Harus Diputus
Komisi Tinggi HAM PBB menyoroti isu yang masih berlangsung di Myanmar, yaitu kekuasaan junta Myanmar dan persekusi etnis Rohingya.
Pertama dalam Tiga Tahun, Pejabat Junta Myanmar Hadiri Pertemuan ASEAN di Laos
29 Januari 2024
Pertama dalam Tiga Tahun, Pejabat Junta Myanmar Hadiri Pertemuan ASEAN di Laos
ASEAN pada Oktober 2021 memutuskan bahwa hanya perwakilan nonpolitik dari junta Myanmar saja yang diperbolehkan hadir pada pertemuan ASEAN.
Pengadilan Myanmar: Situs Tahanan Rumah Aung San Suu Kyi Dilelang $90 Juta
25 Januari 2024
Pengadilan Myanmar: Situs Tahanan Rumah Aung San Suu Kyi Dilelang $90 Juta
Pengadilan di Myanmar melelang vila tempat mantan pemimpin dan ikon demokrasi Aung San Suu Kyi menghabiskan 15 tahun dalam tahanan rumah.
Junta Myanmar Bebaskan 9,652 Tahanan, termasuk 114 Orang Asing
5 Januari 2024
Junta Myanmar Bebaskan 9,652 Tahanan, termasuk 114 Orang Asing
Pemerintah junta Myanmar akan membebaskan banyak tahanan berdasarkan amnesti untuk memperingati hari kemerdekaan negara setiap 4 Januari.
Junta Myanmar Hadapi Serangan Hebat dari Pemberontak di Tiga Negara Bagian
16 November 2023
Junta Myanmar Hadapi Serangan Hebat dari Pemberontak di Tiga Negara Bagian
Junta Myanmar juga menyerukan kepada warganya yang memiliki pengalaman militer untuk siap bertugas.
Kalah dari Aliansi Pemberontak, Junta Myanmar Hadapi Ujian Terbesar Sejak Kudeta
11 November 2023
Kalah dari Aliansi Pemberontak, Junta Myanmar Hadapi Ujian Terbesar Sejak Kudeta
Aliansi pemberontak telah merebut sebagian wilayah utara dari junta Myanmar, sebuah kemenangan paling signifikan sejak kudeta 2021.
Mahkamah Agung Myanmar Tolak Banding Aung San Suu Kyi
8 Oktober 2023
Mahkamah Agung Myanmar Tolak Banding Aung San Suu Kyi
Aung San Suu Kyi, mantan pemimpin sipil Myanmar, menghadapi hukuman hingga 27 tahun penjara.
