PBB: Penjara Guantanamo Harus Ditutup Secepatnya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta: Prajurit Amerika Serikat terbukti melakukan penyiksaan terhadap para tahanan di penjara Guantanamo, Kuba. Pernyataan ini diperoleh dari sebuah sumber di badan dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menyebutkan bahwa PBB telah menyusun laporan resmi penyelidikan Guantanamo. Dokumen PBB tersebut, yang sempat dibaca wartawan Los Angeles Times, menyebutkan bahwa para investigator akan menyarankan agar penjara itu ditutup selamanya dalam tempo secepatnya. Mereka juga akan mempertanyakan status hukum dan klasifikasi tahanan yang masuk ke Gitmo (sebutan populer Guantanamo). Koran Los Angeles Times telah menerbitkan draf laporan PBB itu pada Senin (13/2) kemarin. Dalam edisi tersebut, LA Times mewawancarai seorang anggota tim penyidik, Manfred Novak. "Kami sangat berhati-hati mempertimbangkan semua argumen yang dipaparkan pemerintah Amerika. Tak mudah membuat kesimpulan. Tapi kami telah menyimpulkan bahwa situasi di sejumlah area telah melanggar hukum internasional dan konvensi HAM tentang penyiksaan," kata Novak kepada LA Times. Namun, Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Sean McCormack menolak kebenaran laporan tersebut dan menyebutnya sebagai "isu" belaka. "Karena mereka tak mau memenuhi undangan pemerintah Amerika untuk bertandang ke penjara, jangan lantas membuat kesimpulan yang berisi isu belaka dan tidak berdasar fakta," kata McCormack. Penjara Gitmo didirikan pada 2002, yang dimaksudkan sebagai "markas" para tersangka terorisme, yang kebanyakan ditangkap di Afghanistan. Hingga kini terdapat sekitar 500 tahanan, termasuk mereka yang dituduh terlibat Al Qaidah dan tahanan dari perang Irak 2003 silam. Investigasi atas penjara Gitmo ini merupakan tugas yang diberikan Komisi HAM PBB. Reuters/BBC/AP/LA Times

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.