Hamas Menang Pemilu, Perdana Menteri Palestina Mundur

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Ramallah: Perdana Menteri Palestina Ahmed Qorei mundur dari jabatannya, dan menyatakan kelompok garis keras Hamas harus segera membentuk pemerintahan baru."Saya sudah menyatakan permintaan mundur kepada Presiden Abu Mazen (Mahmud Abbas) dan Hamas harus membentuk pemerintahan baru," kata Qorei kepada wartawan, Kamis.Pernyataan itu disampaikan setelah pejabat Fatah, yang kini berkuasa, mengaku kalah dalam pemilihan umum anggota parlemen, Rabu. Sumber di komisi pemilihan umum juga menyatakan bahwa Hamas mengungguli Fatah, dalam penghitungan suara yang hampir rampung.Hamas menguasai mayoritas dari total 132 kursi di Dewan Legislatif Palestina. Hasil ini berbeda dengan perkiraan sebelumnya. Berdasarkan perhitungan secara cepat oleh Universitas Bir Zeit, Fatah justru unggul dengan 46,4 persen suara. Adapun Hamas disebutkan hanya meraih 39,8 persen.Pelaksana Perdana Menteri Israel Ehud Olmert menyebutkan bahwa negaranya tidak bisa menerima kemenangan Hamas. "Saya tidak akan berunding dengan pemerintah yang tidak memiliki sedikit kemauan untuk memerangi terorisme," katanya.Hamas, yang memboikot pemilihan umum pada 1996, diuntungkan dengan situasi ketidakpuasan terhadap Otoritas Palestina dan Fatah. Selain dinilai korup, Fatah dianggap tak mampu mengurusi Palestina.Fatah dibentuk pada 1965 oleh pemimpin Palestina, Yasser Arafat, yang meninggal November 2004. Faksi ini pun mendominasi politik selama beberapa dekade."Sebagian besar, mereka memilih untuk beroposisi dan melawan Fatah -- melawan korupsim melawan nepotisme, melawan kegagalan dalam proses perdamaian, dan melawan ketidakmampuan dalam memimpin," kata Mustafa Barghouti dari Palestinian National Initiative, salah satu pergerakan demokrasi di negara itu. AFP/CNN

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.