Forum 2+2: RI-Jepang Bahas Kisruh Laut Cina Selatan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menlu RI Retno Marsudi dan Menhan Ryamizard Ryacudu, bersama Menlu Jepang, Fumio Kishida dan Menhan Jepang Gen Nakatami, pada 17 Desember 2015 di Tokyo. (Foto: BAM Kemlu RI)

    Menlu RI Retno Marsudi dan Menhan Ryamizard Ryacudu, bersama Menlu Jepang, Fumio Kishida dan Menhan Jepang Gen Nakatami, pada 17 Desember 2015 di Tokyo. (Foto: BAM Kemlu RI)

    TEMPO.COTokyo - Masalah keamanan di kawasan Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri Indonesia dengan Jepang.

    Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengadakan Forum 2+2 bersama Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida dan Menteri Pertahanan Gen Nakatami di Tokyo pada Kamis, 17 Desember 2015.

    Dalam pertemuan itu, para menteri menegaskan bahwa semua negara di kawasan harus berkontribusi dalam mengurangi tensi dan menghormati hukum internasional. Negara yang memiliki klaim di masing-masing perairan perlu menyelesaikan perselisihan melalui dialog dan negosiasi yang konstruktif serta damai.

    “Hari ini kita mengukir sejarah baru hubungan Indonesia-Jepang dengan bertemu dalam format two-plus-two (2+2),” kata Menteri Retno dalam rilis tentang hasil pertemuan dari Kementerian Luar Negeri RI. 
     
    Selain Forum 2+2 baru pertama kalinya digelar, Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN yang memiliki format pertemuan 2+2. Forum tersebut menunjukkan kuatnya hubungan strategis kedua negara. 

    Pertemuan 2+2 merupakan mandat dari pertemuan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Shinzo Abe dalam kunjungan kenegaraan ke Tokyo, 23 Maret 2015. Forum ini bertujuan bukan hanya untuk membahas isu-isu bilateral yang strategis, melainkan juga forum bagi kedua negara untuk membahas perkembangan kawasan secara komprehensif. Sebagai dua negara maritim, fokus pembahasan forum pertama ini tertuju pada upaya meningkatkan kerja sama maritim. 

    Secara khusus Menteri Retno mengusulkan kepada Jepang agar kedua negara dapat merealisasikan kontribusi konkret terhadap implementasi EAS Statement on Regional Maritime Cooperation, seperti pembangunan ekonomi maritim berkelanjutan, pemajuan perdamaian, stabilitas dan keamanan di kawasan, mengatasi tantangan kejahatan lintas batas, terutama IUU Fishing, meningkatkan konektivitas maritim, serta memajukan kerja sama institusi riset maritim.

    Pertemuan juga membahas peran Indonesia sebagai ketua Indian Ocean Rim Association (IORA) dalam upaya memperkuat arsitektur regional di Samudra Hindia. Jepang sebagai negara pengamat pada IORA juga memberikan dukungan kepada Indonesia untuk membentuk IORA Concord.

    Indonesia dan Jepang juga melakukan pembahasan sehubungan tantangan ekstremisme dan terorisme. Keempat menteri sepakat akan pentingnya meningkatkan kerja sama bilateral dalam menanggulangi ekstremisme dan terorisme.

    Kedua menteri luar negeri mengawali forum dengan melakukan pertemuan bilateral yang membahas kerja sama maritim, perdagangan, investasi, pengembangan infrastruktur di Indonesia, dan people-to-people contact.

    Terkait dengan kerja sama maritim, kedua menteri luar negeri sepakat segera melaksanakan forum maritim Indonesia-Jepang. Selain itu, kedua menteri menyepakati fasilitas bebas visa kunjungan singkat bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas.

    Jepang adalah salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, dengan nilai perdagangan mencapai US$ 40,17 miliar pada 2014. Investasi Jepang merupakan ketiga terbesar di Indonesia, yang mencapai US$ 2,70 miliar pada 2014. Kedua negara juga terus meningkatkan people-to-people contact di mana Jepang telah memberikan bebas visa kepada WNI pemegang e-passport.

    NATALIA SANTI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona COVID-19 Hantam Ekonomi Indonesia pada Maret 2020

    Dampak Virus Korona terhadap perekonomian Indonesia dipengaruhi kondisi global yang makin lesu. Dunia dihantam coronavirus sejak Desember 2019.