TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Luar Negeri RI A.M. Fachir menutup secara resmi Bali Democracy Forum VIII di Nusa Dua, Bali, Jumat, 11 Desember 2015. Forum ini menghasilkan Chair’s Statement, yang memuat, antara lain, setiap negara memiliki keunikan dalam menjalankan demokrasi. "Demokrasi tidak dapat 'di-copy-paste' dan tidak 'one size fits all'," katanya dalam penutupan forum yang dihadiri 250 perwakilan negara dan tiga organisasi internasional yang berlangsung sejak kemarin itu.
Ada tiga poin yang ditekankan Fachir dalam Chair Statement atau Pernyataan Ketua BDF VIII. Pertama, pelayanan publik harus berdasarkan etika, legitimasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.
"Pemberdayaan aparat pemerintah sangat penting dalam pengarusutamaan pendekatan prorakyat dalam pembuatan kebijakan," ujarnya.
Selain itu, ujar Fachir, untuk mencapai kebijakan publik yang inklusif dan partisipatif, pemerintah perlu meningkatkan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan.
"Media dan masyarakat sipil juga harus meningkatkan perannya sebagai mitra dalam menjamin pemerintahan publik yang kredibel dan akuntabel," tuturnya. Masukan yang konstruktif dari elemen-elemen masyarakat sipil harus mendukung proses "check and balances".
Fachir juga mengajak seluruh negara-negara peserta dan organisasi internasional BDF VIII bekerja sama dengan Institute for Peace and Democracy (IPD), selaku lembaga pelaksana tindak lanjut BDF, yang membuat program-program konkret dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat madani dan media.
BDF merupakan forum tingkat menteri tahunan yang diselenggarakan Indonesia sejak 2008.
NATALIA SANTI
