Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Urusan Dokumen, Rakyat Korea Selatan Tinggal Klik  

image-gnews
Wakil Menteri Luar Negeri RI Abdurrahman M. Fachir dalam penutupan Bali Democracy Forum VIII di Nusa Dua, Bali, 11 Desember 2015. (Foto: Fasmed Kemlu)
Wakil Menteri Luar Negeri RI Abdurrahman M. Fachir dalam penutupan Bali Democracy Forum VIII di Nusa Dua, Bali, 11 Desember 2015. (Foto: Fasmed Kemlu)
Iklan

TEMPO.CO, Nusa Dua - Wakil Menteri Korea Selatan, Shin Dong-ik, memaparkan pesatnya perkembangan teknologi yang dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Dalam Bali Democracy Forum VIII yang bertemakan "Democracy and Effective Public Governance", Shin memaparkan e-government yang diterapkan pemerintahnya.

Warga Korea Selatan dapat mengajukan permohonan dan memantau pembuatan berbagai sertifikat melalui portal yang disebut sebagai Minwon24. "Portal ini memungkinkan warga memohon sertifikat tanpa harus mendatangi institusinya, yang memungkinkan warga menggunakan layanan publik dari mana saja," kata Shin dalam pidatonya di hadapan 250 delegasi dari 89 negara di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, 10 Desember 2015

Warga juga dapat membayar pajak atau denda, ikut berbagai survei kebijakan pemerintah, serta mengawasi program-programnya hanya dengan mengklik.

Warga juga bisa mengeluhkan layanan, melaporkan tindakan korupsi, petisi, dan diskusi kebijakan lewat portal yang disebut e-people.

"Berdasarkan pengalaman Korea, e-government bisa dipandang sebagai salah satu model pemerintahan publik yang efektif dalam masyarakat informasi dan demokratik," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan kemudahan tersebut, e-government juga berkontribusi terhadap peningkatan akses informasi dan layanan publik bagi semua warga, termasuk perempuan, anak-anak, dan kaum disabilitas.

Pada akhirnya, peningkatan akses informasi dan layanan publik tersebut mendongkrak pertumbuhan ekonomi bagi semua orang.

Layanan e-government Korea Selatan itu juga mendapat pujian badan dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada 2014, Korea Selatan menempati peringkat pertama UN E-Government Survey. Laporan UN E-Government Survey mengatakan, "Dengan memiliki infrastruktur yang layak bagi pembangunan IT dan keberlangsungan, Republik Korea membangun sebuah kehadiran online yang transparan dan efisien kelas dunia serta kehadiran e-mobile yang cukup impresif."

NATALIA SANTI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kepulauan Cook Buka Pintu untuk Lebih Banyak TKI

7 Desember 2022

Associate Minister untuk urusan Luar Negeri Kepulauan Cook Tingika Elikana, saat dijumpai di sela-sela gelaran Indonesia-Pacific Forum for Development (IPFD) di Nusa Dua, Bali, Rabu, 7 Desember 2022. ANTARA/Aria Cindyara
Kepulauan Cook Buka Pintu untuk Lebih Banyak TKI

Kepala delegasi Kepulauan Cook mengapresiasi etos kerja tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di negara Pasifik itu


Perwakilan Ukraina dan Rusia akan Bertemu di Bali Democracy Forum ke-15

6 Desember 2022

Teuku Faizasyah, Plt Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI. Sumber: Suci Sekar/TEMPO
Perwakilan Ukraina dan Rusia akan Bertemu di Bali Democracy Forum ke-15

Para wakil dari Ukraina dan Rusia telah terkonfirmasi akan menghadiri Bali Democracy Forum di Bali


Myanmar Tak Diundang Lagi ke Bali Democracy Forum

2 Desember 2022

Kantor Kementerian Luar Negeri RI di Jln. Pejambon, Jakarta. Sumber: Suci Sekar/Tempo
Myanmar Tak Diundang Lagi ke Bali Democracy Forum

Kementerian Luar Negeri RI dengan tanpa menyebutkan alasannya, memastikan Myanmar tidak diundang ke Bali Democracy Forum pekan depan.


Bali Democracy Forum 2022 Angkat Tema Kepemimpinan dan Solidaritas

2 Desember 2022

Kementerian Luar Negeri RI pada Jumat, 2 Desember 2022, mengumumkan Bali Democracy Forum digelar pekan depan. Sumber: Dokumentasi Kemlu
Bali Democracy Forum 2022 Angkat Tema Kepemimpinan dan Solidaritas

Peserta Bali Democracy Forum setidaknya dari 57 negara, observer dari 74 negara serta organisasi internasional.


Menlu Cina di Bali Democracy Forum: Demokrasi Tak Bisa Dipaksakan Negara Lain

10 Desember 2021

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, bersalaman dengan Menteri Luar Negeri Vietnam, Pham Binh Minh, sebelum melakukan rapat di Hanoi, Vietnam, 17 April 2018. Indonesia dan Vietnam menyelengarakan pertemuan tingkat pejabat senior Komisi Bersama mengenai Kerja Sama Bilateral (JCBC) ke-3. REUTERS/Kham
Menlu Cina di Bali Democracy Forum: Demokrasi Tak Bisa Dipaksakan Negara Lain

Menlu Cina Wang Yi menyuarakan hak demokrasi bagi semua warga negara saat berbicara pada Bali Democracy Forum


Summit For Democracy 2021, Jokowi Tegaskan Komitmen Indonesia Majukan Demokrasi

10 Desember 2021

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengikuti forum KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis, 26 Maret 2020. Dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan bahwa G20 harus memotori gerakan solidaritas dunia dalam penanganan virus corona agar pandemi tersebut tidak mengganggu kemitraan dan kerja sama yang sudah dibangun antar anggota selama bertahun-tahun. Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr
Summit For Democracy 2021, Jokowi Tegaskan Komitmen Indonesia Majukan Demokrasi

Jokowi meyakini bahwa demokrasi di Myanmar akan dapat dipulihkan melalui dialog inklusif.


Indonesia Tak Undang Myanmar ke Bali Democracy Forum, Ini Sebabnya

6 Desember 2021

Sepasang pendemo yang mengenakan baju pengantin mengikuti aksi menolak kudeta militer di Myanmar. Warga memprotes tindakan militer yang menahan  Presiden Myanmar Win Myint pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada awal Februari 2021 lalu. 9GAG.com
Indonesia Tak Undang Myanmar ke Bali Democracy Forum, Ini Sebabnya

Indonesia tidak mengundang Myanmar dalam Bali Democracy Forum karena negara itu dipandang belum memiliki pemerintahan definitif sejak kudeta militer


Menteri Luar Negeri Membuka Bali Democracy Forum

6 Desember 2019

Kementerian Luar Negeri RI menyelenggarakan acara Bali Democracy Forum ke 12 di Nusa Dua, Bali. Sumber: dokumen Kemenlu
Menteri Luar Negeri Membuka Bali Democracy Forum

Kementerian Luar Negeri RI menyelenggarakan acara Bali Democracy Forum yang kali ini menyoroti demokrasi inklusif.


Indonesia - Jerman Bergandeng Tangan Mengatasi Migrasi

16 September 2018

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, memberikan pidato pada pembukaan Bali Democracy Forum - Berlin Chapter. TEMPO/Mardiyah Chamim
Indonesia - Jerman Bergandeng Tangan Mengatasi Migrasi

Menlu Jerman, Heiko Maas, mengatakan 190 negara bersepakat mengatasi isu migrasi.


Buka Bali Democracy Forum, Kata Jokowi Soal Intoleransi

8 Desember 2016

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) bersama  Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi (kelima kiri) berbincang dengan sejumlah bersama menteri luar negeri dan delegasi negara sahabat dalam pembukaan Bali Democracy Forum (BDF) IX di Nusa Dua, Kamis (8/12). Kegiatan selama dua hari tersebut diikuti delegasi dari 94 negara dan sejumlah organisasi pengamat untuk berdiskusi tentang demokrasi, agama dan pluralisme sekaligus memperkuat kerja sama memperkuat demokrasi. ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana
Buka Bali Democracy Forum, Kata Jokowi Soal Intoleransi

Presiden Jokowi memberi contoh isu kemerdekaan rakyat Palestina yang belum sesuai harapan.