Aung San Suu Kyi Bahas Transisi Kekuasaan di Myanmar

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Aung San Suu Kyi  berjalan meninggalkan gedung parlemen setelah menghadiri rapat di Naypyitaw, Myanmar, 17 November 2015. AP/Aung Shine Oo

    Pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Aung San Suu Kyi berjalan meninggalkan gedung parlemen setelah menghadiri rapat di Naypyitaw, Myanmar, 17 November 2015. AP/Aung Shine Oo

    TEMPO.CO, Nay Pyi Taw -  Pemimpin partai oposisi Myanmar, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi yang menang telak dalam pemilihan umum November 2015 lalu, mengadakan pertemuan dengan Presiden Thein Sein guna membahas transisi kekuasaan, Rabu 2 Desember 2015.

    Usai bertemu Thein Sein, Suu Kyi juga bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing. Para pemimpin Myanmar itu telah menjanjikan transisi kekuasaan yang damai guna mengakhiri pemerintahan yang didukung militer.

    "Selama dialog berdasarkan rekonsiliasi nasional, U Thein Sein menyampaikan selamat atas kemenangan NLD dalam pemilihan umum 8 November dengan dukungan rakyat," kata juru bicara Kepresidenan U Ye Htut seperti dilaporkan kantor berita Xinhua, Rabu 2 Desember 2015.

    Sebaliknya Suu Kyi juga menyampaikan terima kasih kepada Thein Sein karena telah mengamendemen undang-undang sehingga memungkinkan NLD berpartisipasi kembali dalam proses politik, bekerja sama dengan partai-partai lain. Suu Kyi juga menghargai upaya Thein Sein menyelenggarakan pemilihan yang bebas dan adil seperti yang dijanjikan.

    Ye Htut menyampaikan pertemuan selama 45 tersebut lebih banyak membicarakan kelancaran transfer kekuasaan kepada pemerintah NLD mendatang. Thein Sein juga sepakat untuk mengadakan pembicaraan untuk meredakan kekhawatiran masyarakat soal transisi politik.

    Ye Htut menambahkan hal-hal dalam daftar masalah yang ingin dibahas Suu Kyi, seperti amendemen Konstitusi Myanmar 2008 dan mengurangi peran militer dalam politik,  tidak dibahas.

    "Kedua pihak membahas bagaimana membangun tradisi baru yang belum pernah ada sebelumnya di Burma, bagaimana mengalihkan tugas kepala negara secara sistematis," kata Ye Htut. Dia menolak membahas isi diskusi secara spesifik.

    Keduanya juga membahas bagaimana menjaga stabilitas Myanmar, mulai saat ini hingga masa pemerintahan Thein Sein berakhir akhir Maret tahun depan. "Kami telah membuka saluran komunikasi antara pemerintah dan NLD," kata Ye Htut seperti dilaporkan situs berita Irrawaddy.

    Berdasarkan konstitusi Myanmar yang disahkan 2008, Suu Kyi, 70 tahun, tidak dapat menjadi presiden. Konstitusi itu tampaknya bakal menjadi pusat masalah antara NLD dan militer. Undang-undang Dasar itu mengabadikan pengaturan pembagian kekuasaan antara militer dan partai berkuasa yang terpilih, terlepas dari besaran mandat publik yang diperoleh.

    Militer berpendapat mereka diperlukan untuk melindungi demokrasi yang masih muda dan memelihara perdamaian. Tapi itu berarti bahwa NLD akan memerlukan dukungan militer di pemerintahan, di tengah tantangan birokasi yang usang, infrastruktur lemah dan sektor kesehatan dan pendidikan yang perlu dibenahi.

    Belum pasti apakah NLD berencana untuk melangkah dengan secara hati-hati setelah berkuasa, atau mengambil risiko dengan mendorong pengurangan peran militer.
    Militer menempati seperempat kursi parlemen dan memiliki hak veto dalam perubahan konstitusi.

    Janji Thein Sein dan Jenderal Aung Hlaing Min untuk memastikan kelancaran transisi ke pemerintahan baru antara Februari dan April tahun depan, mengurangi kekhawatiran soal kemungkinan turbulensi saat transisi.

    Sejak menjadi anggota Parlemen, Suu Kyi lebih melunak terhadap militer. Namun pertemuannya dengan Jenderal Aung Hlaing terjadi setelah Suu Kyi mengecam keras sang Jenderal karena mempengaruhi faksi militer di Parlemen Juni lalu.

    BBC | IRRAWADDY | XINHUA | REUTERS | NATALIA SANTI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar Lengkap Hari Libur Nasional dan Catatan Tentang Cuti Bersama 2022

    Sebanyak 16 hari libur nasional telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk cuti bersama dan pergesera libur akan disesuaikan dengan kondisi.