TEMPO.CO, Yangon - The Asian Network for Free Elections atau ANFREL, jaringan pemantau pemilu di Asia menyambut positif pelaksanaan pemilihan umum di Myanmar, 8 November 2015. Lembaga ini menilai pelaksanaan pemilu di Myanmar kali ini lebih terbuka.
Secara spesifik, Mission Director ANFREL, Ichal Supriadi, mengapresiasi Union Election Commission atau Komisi Pemilihan Umum Myanmar, yang terbuka terhadap publik selama proses pemilu berlangsung. Keterbukaan itu terlihat dari banyaknya pemantau pemilu asing dan pemantau pemilu lokal yang mengawasi jalannya pemilu. Ichal menyatakan terdapat 800 pemantau pemilu asing dan 11.000 pemantau pemilu lokal yang mengawasi jalannya pemilu.
Selain itu, KPU Myanmar juga terbuka terhadap jurnalis asing maupun lokal. "Pemilu Myanmar kali ini memenuhi standar minimum pemilu internasional yang demokratis," kata Ichal seusai jumpa pers di Yangon, Myanmar, Selasa, 10 November 2015. Jurnalis Tempo datang ke Myanmar untuk mengikuti program fellowship Southeast Asia Press Alliance.
Menurut Ichal, kerja Union Election Commision kali ini lebih baik dibandingkan dengan pemilu Myanmar sebelumnya pada 2010 yang jauh lebih tertutup. Ketika itu tak ada laporan proses pemilu yang terbuka. Ini jauh berbeda dibandingkan pemilu kali ini, karena KPU Myanmar langsung memasang hasil penghitungan langsung di sejumlah tempat. Mereka juga menyajikan hasil tabulasi penghitungan suara sementara di beberapa wilayah.
Head of Mission ANFREL, Damaso Magbual, mengatakan pemilu Myanmar kali ini adalah kesempatan bagi negara itu untuk menyajikan pesta demokrasi yang kredibel dan lebih demokratis untuk masa depan. Tentu pemilu di Myanmar, kata dia belum bisa dikatakan sempurna. Tapi, paling tidak ANFREL berharap ini akan menjadi bagian penting untuk pemilu yang demokratis selanjutnya di negara itu. "Semua kalangan punya peran penting untuk memastikan pasca-pemilu ada proses yang berintegritas," kata dia.
Pemilu bersejarah Myanmar kali ini merupakan pesta demokrasi pertama di negara itu dalam 25 tahun terakhir. Pemilu digelar setelah junta Myanmar menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah semi-sipil pada empat tahun lalu setelah berkuasa selama 49 tahun.
SHINTA MAHARANI
