Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pria Muslim Ini Tolak Berikan Suara di Pemilu Myanmar  

image-gnews
Warga beristirahat di kamp pengungsian etnis Rohingya yang hancur dihantam badai di Rakhine, Myanmar 4 Agustus 2015. Myanmar meminta bantuan internasional untuk menyediakan makanan, tempat tinggal sementara dan pakaian untuk lebih dari 210.000 warganya yang menjadi korban badai disertai hujan lebat. REUTERS/Soe Zeya Tun
Warga beristirahat di kamp pengungsian etnis Rohingya yang hancur dihantam badai di Rakhine, Myanmar 4 Agustus 2015. Myanmar meminta bantuan internasional untuk menyediakan makanan, tempat tinggal sementara dan pakaian untuk lebih dari 210.000 warganya yang menjadi korban badai disertai hujan lebat. REUTERS/Soe Zeya Tun
Iklan

TEMPO.COYangoon - Di sebuah kamp pengungsi di luar ibu kota provinsi Myanmar Sittwe, Soe Hlaing memegang selembar kartu merah muda, dokumen yang menunjukkan status kewarganegaraan dan memberinya hak suara dalam pemilihan umum bersejarah Minggu, 8 November 2015.

Namun, pria Muslim berusia 44 tahun itu, sebagaimana dilansir dari laman Trust.org pada 6 November mengatakan, dia tidak akan menggunakan hak suara sebagai protes terhadap pencabutan hak dari sekitar 1,1 juta Muslim Rohingya.

"Kecuali setiap orang bisa memilih, saya tidak akan memilih," katanya sambil duduk di luar rumah rotan di kamp Ohn Daw Gyi di pinggiran Sittwe. Bahkan istrinya, kata dia, tidak masuk dalam daftar pemilih.

Soe Hlaing adalah Kaman Muslim, bukan Rohingya. Kaman adalah salah satu dari 135 kelompok etnis Myanmar yang diakui dan memiliki hak kewarganegaraan penuh, tidak seperti Rohingya.

Tapi, Soe Hlaing harus hidup di sebuah kamp pengungsi masyarakat Rohingya selama terjadi praktik kekerasan anti-Muslim sejak tahun 2012. Sejak di kamp, pemerintah telah menerapkan padanya sejumlah pembatasan seperti yang dialami kaum Rohingya.

Trust.Org melaporkan bahwa pada saat pemungutan suara—pemilu pertama yang bebas dan adil selama 25 tahun—akan berlangsung 8 November di Myanmar, kelompok Muslim minoritas tetap berada dalam tekanan dan tidak diakui.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Partai oposisi Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) secara umum diyakini akan memenangkan pemilu, tetapi tonggak reformasi politik kemenangan NLD dipercaya akan mewakili hilangnya partisipasi umat Islam di negara mayoritas Buddha itu.

Para Biksu Buddha radikal telah memicu ketegangan anti-Muslim selama waktu menjelang pemilu, dan NLD dilaporkan tidak mendorong calon Muslim karena takut diintimidasi.

Dikatakan bahwa sangat sedikit kandidat Muslim yang maju dari partai apa pun meskipun terdapat sekitar lima persen Muslim dari populasi 51 juta di Myanmar. Dan hanya 150 orang yang memenuhi syarat untuk memilih dari hampir 100.000 Muslim yang tinggal di kamp-kamp sekitar Sittwe, ibu kota Rakhine.

"Ini adalah tindakan menyedihkan dari sentimen anti-Muslim luas yang tidak hanya ditujukan pada Rohingya," kata David Mathieson, seorang peneliti senior Human Rights Watch Myanmar di Yangon.

TRUST.ORG | MECHOS DE LAROCHA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sekjen PBB akan Tunjuk Utusan Khusus untuk Atasi Krisis Myanmar

13 hari lalu

Seorang anggota pemberontak Pasukan Pertahanan Kebangsaan KNDF Karenni menyelamatkan warga sipil yang terjebak di tengah serangan udara, selama pertempuran untuk mengambil alih Loikaw di Negara Bagian Kayah, Myanmar 14 November 2023. REUTERS/Stringer
Sekjen PBB akan Tunjuk Utusan Khusus untuk Atasi Krisis Myanmar

Meluasnya konflik bersenjata di seluruh Myanmar membuat masyarakat kehilangan kebutuhan dasar dan akses terhadap layanan penting


Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

23 hari lalu

Pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih melalui kudeta pada 1 Februari 2021, memimpin parade tentara pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. REUTERS/Stringer
Junta Myanmar: Pemilu Berikutnya Mungkin Tak Diselenggarakan secara Nasional

Junta Myanmar mengumumkan bahwa pemilu Myanmar berikutnya berpotensi tak diselenggarakan secara nasional.


Rumah Aung San Suu Kyi di Myanmar Dilelang, Tapi Tak Ada yang Menawar

29 hari lalu

Rumah Aung San Suu Kyi yang sekarang kosong terlihat di tepi danau Inya Yangon, 4 Juli 2009. REUTERS/Louis Charbonneau
Rumah Aung San Suu Kyi di Myanmar Dilelang, Tapi Tak Ada yang Menawar

Rumah besar di tepi danau tempat pemimpin demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi menghabiskan bertahun-tahun sebagai tahanan rumah dilelang pada Rabu


Komisi Tinggi HAM PBB: Akses Junta Myanmar terhadap Senjata dan Uang Harus Diputus

48 hari lalu

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk berbicara saat konferensi pers di Amman, Yordania 10 November 2023. REUTERS/Alaa Al Sukhni
Komisi Tinggi HAM PBB: Akses Junta Myanmar terhadap Senjata dan Uang Harus Diputus

Komisi Tinggi HAM PBB menyoroti isu yang masih berlangsung di Myanmar, yaitu kekuasaan junta Myanmar dan persekusi etnis Rohingya.


Pertama dalam Tiga Tahun, Pejabat Junta Myanmar Hadiri Pertemuan ASEAN di Laos

29 Januari 2024

Lokasi pertemuan menteri-menteri luar negeri Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) di Luang Prabang, Laos, Minggu 28 Januari 2024. ANTARA/Kyodo
Pertama dalam Tiga Tahun, Pejabat Junta Myanmar Hadiri Pertemuan ASEAN di Laos

ASEAN pada Oktober 2021 memutuskan bahwa hanya perwakilan nonpolitik dari junta Myanmar saja yang diperbolehkan hadir pada pertemuan ASEAN.


Pengadilan Myanmar: Situs Tahanan Rumah Aung San Suu Kyi Dilelang $90 Juta

25 Januari 2024

Rumah Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi terlihat di Yangon, Myanmar, 18 Oktober 2018. REUTERS/Ann Wang
Pengadilan Myanmar: Situs Tahanan Rumah Aung San Suu Kyi Dilelang $90 Juta

Pengadilan di Myanmar melelang vila tempat mantan pemimpin dan ikon demokrasi Aung San Suu Kyi menghabiskan 15 tahun dalam tahanan rumah.


Junta Myanmar Bebaskan 9,652 Tahanan, termasuk 114 Orang Asing

5 Januari 2024

Sejumlah pengunjuk rasa turun ke jalan saat ikuti aksi protes kudeta militer di Yangon, Myanmar, 19 Februari 2021. Aksi demo telah terjadi di sejumlah kota Myanmar. Massa anti kudeta berhari-hari turun ke jalan meneriakkan
Junta Myanmar Bebaskan 9,652 Tahanan, termasuk 114 Orang Asing

Pemerintah junta Myanmar akan membebaskan banyak tahanan berdasarkan amnesti untuk memperingati hari kemerdekaan negara setiap 4 Januari.


Junta Myanmar Hadapi Serangan Hebat dari Pemberontak di Tiga Negara Bagian

16 November 2023

Sebuah unit pemberontak dari Tentara Pembebasan Rakyat Bamar terlihat dalam gambar selebaran tak bertanggal ini di lokasi yang dirahasiakan di hutan Myanmar tenggara. Tentara Pembebasan Rakyat Bamar via REUTERS
Junta Myanmar Hadapi Serangan Hebat dari Pemberontak di Tiga Negara Bagian

Junta Myanmar juga menyerukan kepada warganya yang memiliki pengalaman militer untuk siap bertugas.


Kalah dari Aliansi Pemberontak, Junta Myanmar Hadapi Ujian Terbesar Sejak Kudeta

11 November 2023

Maung Saungkha. Bamar People's Liberation Army/Handout via REUTERS
Kalah dari Aliansi Pemberontak, Junta Myanmar Hadapi Ujian Terbesar Sejak Kudeta

Aliansi pemberontak telah merebut sebagian wilayah utara dari junta Myanmar, sebuah kemenangan paling signifikan sejak kudeta 2021.


Mahkamah Agung Myanmar Tolak Banding Aung San Suu Kyi

8 Oktober 2023

Aung San Suu Kyi. REUTERS/Athit Perawongmetha
Mahkamah Agung Myanmar Tolak Banding Aung San Suu Kyi

Aung San Suu Kyi, mantan pemimpin sipil Myanmar, menghadapi hukuman hingga 27 tahun penjara.