Pemilu Turki: Partai Presiden Erdogan Unggul Telak  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan melambaikan tangan ke arah pendukungnya di atas sebuah bus di jalanan kota Istanbul, Turki, Ahad 10 Agustus 2014. Warga Turki memilih presiden secara langsung untuk pertama kalinya, sebelumnya, presiden dipilih oleh Parlemen. AP/Emrah Gurel

    Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan melambaikan tangan ke arah pendukungnya di atas sebuah bus di jalanan kota Istanbul, Turki, Ahad 10 Agustus 2014. Warga Turki memilih presiden secara langsung untuk pertama kalinya, sebelumnya, presiden dipilih oleh Parlemen. AP/Emrah Gurel

    TEMPO.COIstanbul - Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) Turki meraih kemenangan menakjubkan dalam pemilu ulangan pada Minggu, 1 November 2015, sekaligus mendapatkan kembali suara mayoritas parlemen yang dilihat penting untuk masa depan negara itu.

    Partai yang dipimpin Presiden Recep Tayyip Erdogan itu memenangi 49,4 persen suara untuk menguasai 316 dari 550 kursi di parlemen, yang memudahkan mereka untuk membentuk pemerintah sendiri tanpa koalisi.

    "Hari ini adalah hari kemenangan. Saya menyerukan persatuan di negara ini setelah menghadapi serangan berdarah dari kelompok pemberontak yang turut meningkatkan kekhawatiran tentang kondisi ekonomi yang memburuk," kata Perdana Menteri Ahmet Davutoglu, seperti dilansir Al Jazeera pada 2 November 2015.

    Di bawah AKP ada partai kiri-tengah, Partai Republik Rakyat (CHP), dengan 25,4 persen suara; sayap kanan, Partai Aksi Nasionalis (MHP), dengan 11,9 persen; dan sayap kiri pro-Kurdi, Partai Demokrat Rakyat (HDP), dengan 10,7 persen.

    Diketahui, hasil pemilihan tersebut merupakan kejutan bagi banyak pihak, terutama setelah AKP hanya menang 40 persen suara dan kehilangan mayoritas untuk pertama kalinya dalam 13 tahun pada Juni lalu.

    AKP telah dikritik dalam beberapa tahun terakhir oleh pemerintah Barat, kelompok hak asasi, dan partai-partai oposisi Turki terkait dengan perlakuan terhadap oposisi dan kebebasan pers, dugaan korupsi, larangan media sosial, dan perubahan undang-undang yang diduga dimaksudkan untuk mengakumulasi kekuasaan.

    AL JAZEERA | YON DEMA

    BACA JUGA
    Ribut Sampah, Ahok Balik Gertak Yusril: Ngotot, Kami Ladeni!
    Heboh Suap Obat, Dokter Teddy: Duit buat Apotek Mertua



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.