TEMPO.CO, Teheran - Wakil Presiden Iran mengatakan kepada Assosiated Press, Minggu, 18 Oktober 2015, negaranya sedang mempersiapkan serbuan tsunami wisatawan asing setelah Iran dan kekuatan dunia sepakat menerapkan kesepatan nuklir sehingga sanksi ekonomi untuk Negeri Mullah itu dicabut.
Masoud Soltanifar, yang juga Kepala Organisasi Turis, Kerajinan Tangan, dan Warisan Budaya Iran, mengatakan kebijaksanaan moderat Presiden Hassan Raouhani dan penghapusan visa adalah untuk membuka pintu bagi kembalinya wisatawan asing ke Iran.
Iran adalah sebuah negara yang memiliki kekayaan sejarah dan peninggalan budaya dunia. Terkait dengan hal tersebut, Iran akan membuka lebar paket investasi 1.300 proyek dalam beberapa hari ini demi menarik investasi asing dan mengembalikan industri wisatawa yang sempat ambruk. Iran adalah rumah bagi 19 warisan budaya dunia yang ditetapkan UNESCO.
Bahkan sebelum sanksi dicabut oleh Barat, jumlah kunjungan wisatawan asing ke Iran tumbuh 12 persen dalam dua tahun terakhir ini. Pada 2014, Iran tuan rumah bagi lima juta pelancong asing, kondisi itu membuat Iran menangguk fulus senilai US$ 7,5 miliar atau setara dengan Rp 102 triliun.
Separuh penduduk Iran adalah muslim Syiah, agama yang dianut oleh mayoritas warga Iran, adapun separuh wilayah Iran lainnya disesaki wisatawan dari Eropa Amerika Serikat, dan Asia Timur. "Pascapenghapusan sanksi, turisme adalah sebuah industri yang bakal mendapatkan kekuatan dari pada sektor lainnya," kata Soltanifar kepada AP.
Soltanifar melanjutkan, "Turisme tentunya menjadi penggerak mesin ekonomi Iran setelah dihantam resesi akibat sanksi. Sektor turisme Iran juga menjadi pasar menggiurkan bagi investor asing. Kami sedang bersiap-siap menghadapi gelombang tsunami wisatawan setelah sanksi dicabut."
Namun demikian, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tetap memperingatkan warganya untuk berhati-hati jika ingin melakukan perjalanan ke Iran. Bagi yang memiliki kewarganegaraan ganda AS-Iran disarankan lebih waspada karena mereka bakal menghadapi kesulitan meninggalkan negara tersebut. "Warga AS juga akan menjadi subyek pelecehan atau penahanan ketika melancong ke negeri itu."
CNBC | CHOIRUL AMINUDDIN
