Bush Setujui Penyadapan Tanpa Perintah Pengadilan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, New York: Presiden George W. Bush pada 2002 menyetujui Dewan Keamanan Nasional atau NSA untuk memata-matai ribuan warga Amerika dan warga negara asing tanpa perintah pengadilan. Ini keputusan tak lazim, karena NSA sebenarnya hanya berwenang memata-matai komunikasi luar negeri.Menurut harian New York Times yang mengutip sumber pejabat pemerintahan, (16/12), aksi pengintaian warga sipil itu untuk menggagalkan rencana teroris. Ini dilakukan setelah serangan 11 September 2001 oleh Al-Qaidah pimpinan Usamah bin Ladin.Berdasarkan perintah Presiden Bush yang ditandatangani pada 2002, kata pejabat pemerintahan itu, NSA memantau pembicaraan telepon lokal dan menyadap e-mail internasional. NSA menyadap ratusan atau bahkan ribuan orang di Amerika tanpa perintah pengadilan, guna melacak orang-orang yang dicurigai terkait dengan Al-Qaidah."Ini perubahan yang sangat besar," kata mantan pejabat senior spesialis hukum keamanan nasional itu. "Arus utama di negeri ini adalah bahwa NSA hanya bertugas memantau luar negeri."New York Times mengaku menunda pemberitaan ini selama setahun, guna memenuhi permintaan Gedung Putih yang menganggap informasi itu membahayakan penyelidikan. Publikasi soal ini juga dikhawatirkan bisa mengingatkan teroris bahwa mereka sedang diawasi.Sejumlah pejabat yang terlibat pada operasi mata-mata mempertanyakan, apakah langkah NSA itu melanggar aturan. Namun, pejabat lainnya menyatakan bahwa operasi NSA ini membantu menggagalkan rencana teroris. Salah satunya, Iyman Faris yang pada 2003 dinyatakan bersalah membantu Al-Qaidah merencanakan peledakan Jembatan Brooklyn Bridge di New York. AFP

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Fakta-fakta Pelantikan Jokowi - Ma'ruf, Dihadiri Prabowo - Sandi

    Selain beberapa wakil dari berbagai negara, pelantikan Jokowi - Ma'ruf ini dihadiri oleh Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.