PM Najib: Indonesia Tindak Tegas Korporasi Pembakar Hutan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Titik api terlihat dalam layar pemantau di Posko Kebakaran Lahan dan Hutan di Manggala Wanabakti, Jakarta, 22 September 2015. Kabut asap akibat kebakaran hutan telah menurunkan kualitas udara dan mengganggu aktivitas warga Riau dan sekitarnya. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Titik api terlihat dalam layar pemantau di Posko Kebakaran Lahan dan Hutan di Manggala Wanabakti, Jakarta, 22 September 2015. Kabut asap akibat kebakaran hutan telah menurunkan kualitas udara dan mengganggu aktivitas warga Riau dan sekitarnya. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mendesak pemerintah Indonesia menindak tegas perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab melakukan pembakaran hutan. Dampak perbuatan tersebut sangat fatal, yaitu kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Malaysia dan Singapura.

    Najib menyayangkan perilaku pihak perusahaan yang masih menggunakan metode "tebang dan bakar" untuk membuka lahan di Indonesia. Menurut Najib, Indonesia harus memberi sanksi serius kepada perusahan-perusahaan tersebut. Sebab, akibat dari perbuatan mereka berdampak besar terhadap kualitas udara, kesehatan masyarakat, hingga aktivitas ekonomi.

    “Malaysia tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Kami butuh bekerja sama dengan Indonesia dan Singapura. Hingga kini tindakan penanggulangan yang efektif belum juga diimplementasikan,” ujar Najib.

    Najib menuturkan jika tidak ada upaya kerja sama antara ketiga negara untuk mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan, maka situasi semacam ini akan terus berulang.

    Sebelumnya, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi juga telah mengkritisi pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta negara tetangga bersabar karena Indonesia membutuhkan waktu setidaknya tiga tahun untuk mengatasi masalah ini. “Tiga tahun waktu yang terlalu lama,” kata Zahid.

    GHOIDA RAHMAH | NEW STRAITS TIMES


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.