TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Agama era Presiden SBY, Maftuh Basyuni, mengatakan tragedi Mina yang menewaskan 717 orang diduga disebabkan para jemaah tak mengindahkan aturan yang berlaku. Menurut dia, jika jemaah mengikuti aturan dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi tentu kondisi tersebut tak akan terjadi.
"Namun di sisi lain, jemaah dari Afrika yang kebanyakan memiliki pendidikan rendah tidak paham akan aturan yang berlaku. Saat kapan harus melontar jumrah dan bagaimana etika berjalan tanpa harus mengganggu orang sekitar," kata Maftuh, yang pernah menjadi Amirul Haj beberapa tahun silam, Jumat, 25 September 2015.
Hal ini ditambah lagi dengan minimnya jumlah aparat kemanan dari negara setempat. "Polisi Saudi seharusnya dapat mengatur arus pergerakan manusia," katanya. Namun, sepengetahuan Maftuh, polisi setempat tidak paham betul bagaimana harus mengambil tindakan tatkala ada insiden di lokasi jamarat.
Polisi atau pun petugas keamanan yang ditempatkan di lingkungan jamarat tak paham betul "medan" setempat. Para petugas atau polisi itu kebanyakan diambil dari wilayah lain, misalnya dari Riyadh, yang saat puncak haji ditempatkan di lokasi itu.
"Mereka sangat tak paham apa dan bagaimana harus bertindak. Buka buku paspor saja mereka tak ngerti," ucapnya.
Upaya meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji harus lihai melobi pihak otoritas setempat. Ia memberi contoh, untuk menempatkan klinik saja di Arafah ketika pelaksanaan wukuf, pihak otoritas setempat pasti akan marah. Padahal tindakan itu dimaksudkan untuk memberi keringanan dan kelancaran pelaksanaan wukuf bagi jemaah, seperti memberi obat yang cocok untuk jemaah dan memberi pertolongan dengan cepat.
"Mereka marah karena sudah menyiapkan ambulans dan sebagainya," kata Maftuh bercerita.
Agar upaya menempatkan poliklinik itu bisa disetujui, katanya, harus dapat diyakinkan bahwa hal itu harus tidak akan mengganggu pelaksanaan ritual haji, bahkan memperlancar. Jangan sampai ada kecurigaan bahwa kehadiran poliklinik di Arafah saat itu untuk kepentingan komersial. "Kita memang menggratiskan, mulai pelayanan dan pemberian obat," ujarnya.
Jadi, ujarnya lagi, untuk memperbaiki layanan jemaah haji memang tak bisa bergantung kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) saja, tetapi pemangku kepentingan yang ada di Saudi sangat penting. Namun lagi-lagi, jangan "menggurui" orang Saudi untuk memperbaikinya karena ego mereka sangat tinggi. "Bicara baik-baik tanpa harus menggurui untuk memperbaiki penyelenggaraan haji," ujarnya.
ANTARA
