Khawatir MERS-CoV, Saudi Larang Sembelih Unta di Idul Adha

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gadis kecil menunggu pelanggan di pasar ternak di Kabul, Afganistan, 2 Oktober 2014. Umat Islam sedang mempersiapkan perayaan Idul Adha, yang menandai akhir haji, dengan menyembelih domba, kambing, sapi dan unta untuk memperingati kesediaan Nabi Ibrahim, yang mengorbankan anaknya Ismail, demi perintah Allah. REUTERS/Mohammad Ismail

    Gadis kecil menunggu pelanggan di pasar ternak di Kabul, Afganistan, 2 Oktober 2014. Umat Islam sedang mempersiapkan perayaan Idul Adha, yang menandai akhir haji, dengan menyembelih domba, kambing, sapi dan unta untuk memperingati kesediaan Nabi Ibrahim, yang mengorbankan anaknya Ismail, demi perintah Allah. REUTERS/Mohammad Ismail

    TEMPO.CO, Madinah - Di tengah kekhawatiran penyebaran virus corona sindrom pernapasan Timur Tengah (MERS-CoV), Kementerian Kesehatan Arab Saudi melarang penyembelihan unta selama Idul Adha mendatang.

    Sebelumnya pemerintah Saudi juga melarang menggunakan unta sebagai hewan korban selama musim haji. Larangan itu berlaku sejak unta terbukti membawa virus mematikan tersebut.

    "Larangan mencakup seluruh wilayah Kerajaan Saudi tanpa pengecualian," kata juru bicara Kementerian Kesehatan Arab Saudi, Faisal al-Zahrani, seperti dilansir Saudi Gazette, Rabu, 9 September 2015.

    Al-Zahrani menyatakan masyarakat Myanmar di Mekah, Madinah, dan di daerah lain, yang biasanya menyembelih unta selama Idul Adha, diminta untuk memilih hewan ternak lain seperti kambing atau biri-biri.

    Menurutnya, larangan penyembelihan unta selama Idul Adha berdasarkan fatwa Mufti Agung Arab Saudi yang menyatakan unta bisa digantikan dengan hewan ternak lain seperti kambing dan biri-biri.

    "Kami telah mulai membongkar kandang unta di tempat-tempat suci dan di sepanjang jalan antara Jeddah, Mekah, dan Madinah," kata dia.

    Zahrani menyatakan sejalan dengan larangan tersebut, unta-unta juga dilarang masuk ke tempat suci selama musim haji.

    SAUDI GAZETTE | NATALIA SANTI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.