Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Agen Prancis Minta Maaf Atas Pengeboman Kapal Greenpeace  

Editor

Abdul Manan

image-gnews
Kapal Rainbow Warrior milik organisasi pecinta lingkungan internasional Greenpeace. TEMPO/Zulkarnain
Kapal Rainbow Warrior milik organisasi pecinta lingkungan internasional Greenpeace. TEMPO/Zulkarnain
Iklan

TEMPO.CO, Paris - Agen dinas rahasia Perancis yang memasang peledak yang kemudian menenggelamkan kapal Greenpeace Rainbow Warrior di Selandia Baru 30 tahun yang lalu, meminta maaf atas perbuatannya. Soal ini ditulis abc.net.au dalam edisi 7 September 2015.

Dalam sebuah wawancara dengan situs investigasi Mediapart, Jean-Luc Kister mengatakan ini sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengatakan permintaan maaf kepada keluarga fotografer Portugis Fernando Pereira, Greenpeace. dan masyarakat Selandia Baru. Pereira tewas dalam ledakan itu.

"Tiga puluh tahun setelah kejadian, sekarang emosi telah mereda dan juga ada jarak karena saya sekarang memiliki kehidupan profesional, saya pikir ini adalah waktu yang tepat bagi saya untuk mengekspresikan penyesalan terdalam dan permintaan maaf saya," kata Kister dalam wawancara sekitar 1 jam itu.

Pengeboman itu terjadi pada 10 Juli 1985. Saat itu Rainbow Warrior berlabuh di Auckland, dalam perjalanan untuk menggelar protes atas pengujian nuklir oleh Prancis di Mururoa Atoll, sekitar 1.200 kilometer arah Tahiti.

Kister bekerja untuk agen mata-mata Prancis, Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), dalam misi untuk menghentikan Greenpeace dengan cara mengebom kapal tersebut agar tak bisa melanjutkan rencananya.

Kister adalah bagian dari apa yang disebut "tim ketiga" DGSE, yang misinya adalah memasang dua peledak di lambung kapal. Saat itu ia bekerja dengan koleganya sesama penyelam, Jean Camas.

Anggota ketiga dari tim itu adalah Gerard Royal, saudara dari menteri lingkungan Prancis saat ini dan mantan calon presiden Segolene Royal. Gerard bersama dua orang di perahu setelah operasi rahasia.

"Saya memiliki darah orang yang tidak bersalah di hati nurani saya, dan itu menjadi beban saya," kata Kister yang tampak emosional dalam wawancara itu. "Kami bukan pembunuh berdarah dingin. Nurani saya membawa saya untuk meminta maaf dan menjelaskan soal ini sendiri."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kister mengatakan, misi yang dilaksanakan oleh 12 anggota unit itu melaksanakan perintah Menteri Pertahanan Perancis Charles Hernu. Ia menyebut misi itu "tidak proporsional" karena ada cara lain yang lebih kurang drastis untuk menghentikan Rainbow Warrior, yaitu dengan merusak poros baling-baling. Namun, ide itu ditolak pemerintah.

"Ada kemauan pada tingkat tinggi untuk mengatakan: ini harus berakhir sekali dan untuk seterusnya, kita perlu mengambil langkah-langkah radikal," kata Kister, menjelaskan suasana saat itu. "Kami diberitahu bahwa kami harus menenggelamkan kapal itu. Yah, sederhana untuk menenggelamkan kapal. Anda cukup membuat lubang di dalamnya."

Nama Kister sempat bocor ke media segera setelah pengeboman itu, meskipun dengan ejaan yang salah: Kyster. Ia menilai pembukaan identitas itu sebagai tindakan "pengkhianatan tingkat tinggi". Ia mengaku tidak marah kepada wartawan yang membocorkan soal itu, tapi justru pada pemerintah saat itu. Jika ini terjadi di Amerika, kata Kister, pasti ada orang yang akan diproses karena pembocoran itu.

Dua hari setelah pengeboman, dua dari agen yang ambil bagian dalam operasi ini, yaitu Alain Mafart dan Dominique Prieur, ditangkap oleh polisi Selandia Baru. Waktu itu Mafart dan Prieur menyamar sebagai wisatawan asal Swiss. Setelah ditangkap, penyamaran mereka terbuka. Hernu dipaksa mengundurkan diri dua bulan kemudian akibat insiden itu.

Mafart dan Prieur didakwa dengan pembunuhan. Keduanya akhirnya mengaku bersalah dan menerima hukuman 10 tahun penjara. Tetapi mereka dibebaskan dalam beberapa bulan kemudian di bawah kesepakatan antara dua negara. Saat itu Perancis mengancam akan memblokir akses perdagangan ke pasar Eropa kecuali Wellington menyerahkan agennya. Sikap pemerintah ini memicu kemarahan publik Selandia Baru.

Perancis telah menyampaikan permintaan maaf resmi atas pemboman Rainbow Warrior dan membayar ganti rugi.

ABC.NET.AU | ABDUL MANAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terpopuler: Grab Evaluasi SOP Pelayanan Buntut Kasus Pemerasan, Pesawat Jet Pribadi Harvey Moeis untuk Sandra Dewi

6 jam lalu

Suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis (kiri) mengenakan rompi tahanan berwarna pink setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022, di Gedung Kejagung, Rabu, 27 Maret 2024.  Humas Kejagung
Terpopuler: Grab Evaluasi SOP Pelayanan Buntut Kasus Pemerasan, Pesawat Jet Pribadi Harvey Moeis untuk Sandra Dewi

Terpopuler: Grab Indonesia evaluasi SOP pelayanan buntut kasus pemerasan, deretan barang mewah dari Harvey Moeis untuk artis Sandra Dewi.


Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

2 hari lalu

Uni Eropa menegaskan keinginan menolak komoditas yang dihasilkan dengan membabat hutan dan merusak lingkungan
Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

Sinarmas dan RGE disebut di antara korporasi penerima dana kredit dari Uni Eropa itu dalam laporan EU Bankrolling Ecosystem Destruction.


Rp 19.842 triliun Kredit Global ke Grup Perusahaan Berisiko Iklim, Ada RGE dan Sinarmas

2 hari lalu

Pemandangan udara terlihat dari kawasan hutan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, 6 Juli 2010. REUTERS/Crack Palinggi/File Foto
Rp 19.842 triliun Kredit Global ke Grup Perusahaan Berisiko Iklim, Ada RGE dan Sinarmas

Walhi dan Greenpeace Indonesia mengimbau lembaga keuangan tidak lagi mendanai peruhasaan yang terlibat perusakan lingkungan dan iklim.


Pulau Balang Tidak Masuk IKN, Otorita Klaim Lebih mudah Jaga Dugong dan Pesut

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Pulau Balang Tidak Masuk IKN, Otorita Klaim Lebih mudah Jaga Dugong dan Pesut

Tetap saja pembangunan IKN dinilai akan membuat tekanan terhadap habitat satwa liar. Dan bukan hanya dugong dan pesut, tapi 23 spesies.


Kajian Peneliti BRIN Ihwal Kekeringan Ekstrem di Kalimantan, Greenpeace: Dipicu Deforestasi

9 hari lalu

National Aeronautics and Space Administrationcode (NASA) atau Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat menyoroti perubahan kawasan hutan di Kalimantan setelah adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Foto : NASA
Kajian Peneliti BRIN Ihwal Kekeringan Ekstrem di Kalimantan, Greenpeace: Dipicu Deforestasi

Wilayah yang paling terdampak risiko kekeringan ekstrem, adalah Ibu Kota Negara atau Nusantara.


Kementan dan Kemenhan Klaim Panen Jagung Food Estate Gunung Mas

16 hari lalu

Foto kebun singkong di food estate Gunung Mas Kalteng, yang ditanami jagung di atas polybag. X.com@GreenpeaceID
Kementan dan Kemenhan Klaim Panen Jagung Food Estate Gunung Mas

Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) klaim panen jagung di lahan food estate Gunung Mas, Kalimantan Tengah.


Greenpeace Kritik Konsep Smart Forest City IKN Jokowi: Hutan Alam Terancam

24 hari lalu

Beginilah penampakan Ibu kota Nusantara di Indonesia nantinya bila semua pembangunan sudah selesai. (Foto: IKN)
Greenpeace Kritik Konsep Smart Forest City IKN Jokowi: Hutan Alam Terancam

Greenpeace Indonesia mengkritik konsep IKN yang diklaim sebagai smart forest city. Ada potensi besar kerusakan lingkungan karena merusak hutan alam.


NASA Soroti Deforestasi di IKN, Greenpeace: Kerusakannya Lebih dari Itu

24 hari lalu

National Aeronautics and Space Administrationcode (NASA) atau Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat menyoroti perubahan kawasan hutan di Kalimantan setelah adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Foto : NASA
NASA Soroti Deforestasi di IKN, Greenpeace: Kerusakannya Lebih dari Itu

Greenpeace menyatakan ancaman deforestasi hutan itu bukan hanya di kawasan inti IKN saja, juga ada di wilayah perluasan IKN


Greenpeace Sebut Pengurangan Polusi Jakarta Tak Cukup dengan Kendaraan Listrik

39 hari lalu

Foto aerial kondisi polusi udara di kawasan Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, Rabu, 13 Desember 2023. Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada Rabu, konsentrasi polutan particulate matter 2.5 (PM2,5) di Jakarta sebesar 41 mikrogram per meter kubik dan berada di kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif karena polusi. ANTARA/Iggoy el Fitra
Greenpeace Sebut Pengurangan Polusi Jakarta Tak Cukup dengan Kendaraan Listrik

Greenpeace merespons pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir soal penggunaan kendaraan listrik untuk mengurangi polusi di ibu kota.


Program Pohon Pengganti 65 Ribu Ton Kertas Pemilu 2024, Greenpeace: Tidak Ada Dampaknya

41 hari lalu

Pekerja mengemas kertas suara untuk didistribusikan di Gudang Logistik Pemilu 2019 KPU Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis 11 April 2019. Logistik pemilu tersebut selanjutnya didistribusikan ke sejumlah pulau dan daerah terpencil di kabupaten Mamuju. ANTARA FOTO/Akbar Tado
Program Pohon Pengganti 65 Ribu Ton Kertas Pemilu 2024, Greenpeace: Tidak Ada Dampaknya

Penanaman 5 juta pohon oleh KPU dinilai tak sebanding dengan pemakaian 65 ribu ton kertas sepanjang Pemilu 2024.