Qatar Dukung Turki Bangun Tembok Perbatasan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perdana Menteri Turki, Ahmet Davutoglu (tengah) memeluk ayah Hamza Yildirim, satu dari tiga tentara Turki yang tewas akibat serangan militan Partai Pekerja Kurdi, dalam upacara pemakaman di Ankara, Turki, 31 Juli 2015. AP/Depo Photos

    Perdana Menteri Turki, Ahmet Davutoglu (tengah) memeluk ayah Hamza Yildirim, satu dari tiga tentara Turki yang tewas akibat serangan militan Partai Pekerja Kurdi, dalam upacara pemakaman di Ankara, Turki, 31 Juli 2015. AP/Depo Photos

    TEMPO.CO, Ankara - Menteri Luar Negeri Qatar terang-terangan mendukung upaya Turki mempertahankan wilayahnya dengan cara membangun tembok di perbatasan. Hal tersebut dinyatakan secara terbuka terkait dengan sikap Sekretaris Jenderal Liga Arab yang mengutuk Turki karena melakukan serangan udara di utara Irak.

    Dalam sebuah pernyataan yang diwartakan kantor berita Qatar, Selasa, 4 Agustus 2015, Menteri Luar Negeri menyatakan bahwa kecaman Liga Arab terhadap serangan Turki di Irak adalah isu. Isu itu tanpa dikonsultasikan dengan anggota negara-negara blok regional.

    "Qatar mendukung hak Turki mempertahankan wilayah perbatasannya dan melawan berbagai ancaman," demikian bunyi pernyataan kantor Kementerian Luar Negeri.

    Sejumlah jet tempur Turki melakukan gempuran udara di wilayah Irak pekan lalu. Mereka menyerang infrastruktur Partai Pekerja Kurdi (PKK), menyebabkan sekitar 260 pejuang PKK tewas.

    Turki telah mengobarkan perang di wilayah perbatasannya menghadapi pasukan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Suriah dan para pejuang PKK di sebelah utara Irak.

    Pada Ahad, 2 Agustus 2015, dua serdadu Turki tewas dan 31 lainnya luka-luka akibat ledakan bom bunuh diri yang dilancarkan oleh pejuang PKK di sebelah timur negara. Serangan ini pertama kali dilakukan oleh kelompok Kurdi.

    AL JAZEERA | CHOIRUL AMINUDDIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pedoman WHO Versus Kondisi di Indonesia untuk Syarat New Normal

    Pemerintah Indonesia dianggap belum memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan WHO dalam menjalankan new normal.