Pengacara Saddam Minta Sidang Ditunda Tiga Bulan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta: Pengacara Saddam Hussein menyatakan akan meminta penundaan sidang kliennya yang rencananya akan dimulai Rabu (18/10) ini. Mantan pemimpin Irak yang disingkirkan Amerika Serikat itu didakwa telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. "Saya bertemu Presiden (Saddam) sore ini. Saya bilang kepadanya soal jadwal sidang dia mentalnya sangat bagus," kata Khalil al-Dulaimi, Selasa (18/10) waktu setempat, sambil menambahkan bahwa ia akan meminta penangguhan sidang untuk paling tidak tiga bulan."Semua opsi terbuka, termasuk penundaan, yang merupakan hak untuk membela diri," ia menambahkan. Ia menilai, sidang pertama berupa hearing ini hanya prosedural dan ditujukan untuk media massa."Saddam Hussein tak terkejut mendengar bahwa ia akan dibawa ke sidang besok (Rabu)," kata sang pengacara. "Ia berharap momen itu, dan sangat percaya diri bahwa ia tidak bersalah."Al-Doulaimi menyatakan, bersama satu atau dua pengacara Saddam lainnya akan hadir di persidangan, Rabu. Ia pun memprotes kehadiran tentara Amerika setiap kali dirinya bertemu Saddam.Di Washington, Gedut Putih berharap pengadilan terhadap Saddam akan mengikuti "standar internasional." ?Ini proses pengadilan Irak. Rakyat Irak akan memutuskan bagaimana mereka meminta pertanggungjawaban Saddam atas kejahatan terhadap kemanusian dan sikap brutal terhadap mereka," kata juru bicara Gedung Putih Scott McClellan.Saddam, 68 tahun, akan dihadapkan ke sidang bersama tujuh mantan petinggi partainya, Partai Baath. Mereka dituduh membunuh 143 orang di permukiman kaum Siah, Dujail, pada 1982. Saddam juga dituduh dengan kejahatan lainnya, termasuk membunuh 5.000 orang suku Kurdi dengan gas pada Maret 1988, pembantaian kaum Siah pada 1991, dan perang Iran-Irak 1980-1988 yang menewaskan sekitar satu juta orang. AFP

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.