TEMPO.CO, Canberra - Pemerintah Indonesia menegur pemerintah Australia setelah negara itu menolak menampung ribuan pengungsi Rohingya dan pencari suaka Bangladesh di tengah krisis pengungsi yang sedang terjadi di Asia Tenggara.
Perdana Menteri Tony Abbott yang menolak kehadiran para pencari suaka itu menyatakan, "Tidak, tidak, tidak, kami memiliki program kemanusiaan yang sangat jelas tentang pengungsi," kata Abbott. "Saya minta maaf. Jika Anda ingin memulai hidup baru, Anda harus datang melalui pintu depan, tidak melalui pintu belakang."
Meski suasana belum begitu kondusif setelah pelaksanaan hukuman mati dua warga Australia—Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Nasir, mengatakan Australia tidak bisa mengabaikan krisis kemanusiaan ini.
"Maksud saya, negara-negara yang menandatangani konvensi pengungsi memiliki tanggung jawab untuk memastikan mereka melakukan apa yang mereka tanda tangani," ujar Nasir. Natsir berharap semua negara yang menandatangani konvensi pengungsi melaksanakan apa yang sudah ditandatangani itu.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Fahri Hamzah menyesalkan komentar Abbott. "Tony Abbott tidak harus menyalahkan para pencari suaka. Mereka berada di kapal kareana dipaksa untuk melakukan itu, bukan kemauan mereka," tuturnya.
Indonesia adalah negara yang tidak menandatangani konvensi pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun Indonesia dan Malaysia pada Rabu, 20 Mei 2015, sepakat memberikan bantuan kemanusiaan kepada sekitar 7.000 imigran Bangladesh dan pengungsi Rohingya yang masih terdampar di laut dengan memberikan tempat penampungan sementara hingga satu tahun ke depan.
Sikap Abbott tersebut menuai kritik dari oposisi federal dan kelompok pengungsi yang berada di Australia.
Berbeda dengan sikap Australia, pemerintah Amerika Serikat menyatakan pihaknya siap berperan dalam menyediakan permukiman bagi pengungsi di bawah koordinasi badan pengungsi PBB.
THE AGE | MECHOS DE LAROCHA
