Kasus Budak Seks, Cina-Korsel Kecam Shinzo Abe  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kim Gun-ja (kanan), mantan wanita penghibur yang dipaksa untuk melayani untuk pasukan Jepang sebagai budak seks selama Perang Dunia II saat berada di rumah jompo dan museum untuk 10 mantan budak seks, di Toechon, Korea Selatan (3/2). AP/Ahn Young-joon

    Kim Gun-ja (kanan), mantan wanita penghibur yang dipaksa untuk melayani untuk pasukan Jepang sebagai budak seks selama Perang Dunia II saat berada di rumah jompo dan museum untuk 10 mantan budak seks, di Toechon, Korea Selatan (3/2). AP/Ahn Young-joon

    TEMPO.CO, Cina - Media Cina dan Korea Selatan mengecam pidato Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe tentang Perang Dunia II di Kongres Amerika Serikat. Pasalnya, Abe tidak mengeluarkan permintaan maaf atas perbudakan seks  perempuan Cina dan Korea Selatan oleh pasukan Jepang pada masa Perang Dunia II.

    "Abe hanya meminta maaf kepada AS, tidak kepada Asia," kata kantor berita Xinhua seperti dilansir The Guardian pada 30 April 2015.

    Xinhua mengkritik pedoman pertahanan baru AS yang diumumkan pekan ini yang menyebutkan Jepang akan memainkan peran lebih besar dalam hubungan keamanan dengan AS. "Amerika: polisi dunia sekarang telah memiliki samurai Jepang yang lebih setia bergabung dalam mencampuri urusan global."

    Korea pun mengkritik Jepang yang dianggap telah melupakan perbudakan seks di Semenanjung Korea. Dalam opininya di Yonhap, Chang Jae mengatakan semua harapan permintaan maaf menguap pada Rabu, 29 April 2015.

    "Abe begitu terampil menghindari pertanyaan dengan kata-kata yang tidak jelas dan tidak tegas mengakui tanggung jawab Jepang atas kekejaman yang dilakukan," kata Chang Jae.

    Cina dan Korea Selatan menyebutkan Abe tidak cukup menyesal atas perilaku masa lalu negaranya. Ratusan ribu perempuan Korea dan Cina dijadikan budak seks oleh pasukan Jepang pada masa Perang Dunia II. 

    THE GUARDIAN|YON DEMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.