Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pembicaraan tentang konsitusi yang dihentikan penguasa militer Myanmar dan dirancang sebagai langkah awal “peta perjalanan” junta menuju demokrasi, akan dibuka lagi Desember mendatang. Utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa Ali Alatas mengungkapkan hal itu, Sabtu (20/8) siang, sebelum meninggalkan Myanmar.Dalam kunjungan tiga hari di negara otoriter itu, Alatas telah bertemu dengan lima pemimpin puncak junta militer dan panitia konvensi nasional untuk merancang konstitusi baru. Mantan Menteri Luar Negeri Indonesia itu mengungkapkan, pertemuannya dengan panitia konvensi pembentukan konstitusi dan kelompok-kelompok social dukungan pemerintah ditambahkan dalam agenda kunjungannya oleh junta.“(Perancangan konstitusi) ini cukup menarik tapi saya tidak datang untuk ini,” kata Alatas, yang menambahkan mandatnya adalah proses reformasi PBB.Menurut Alatas, panitia senior konvensi nasional Hakim Aung Toe mengatakan bahwa pembicaraan soal konstitusi –yang ditunda junta sejak Maret- akan dimulai lagi Desember. “Yang saya lakukan adalah mendengarkan apa yang mereka katakana.”Uni Eropa, Amerika Serikat, PBB, dan kelompok hak asasi manusia menganggap konvensi nasional itu tidak sungguh-sungguh karena telah diboikot oleh oposisi Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi. Tokoh demokrasi Myanmar ini dikenai tahanan kota sejak Mei 2003.Alatas tidak bertemu dengan NLD atau kelompok oposisi lain. Dia mengatakan, dirinya tidak membicarakan politik dalam negeri atau pembebasan Aung San Suu Kyi dalam pembicaraan dengan pemimpin junta Jenderal Senior Than Shwe, Jumat.NLD, Jumat menyatakan, kunjungan Alatas tidak banyak berarti bagi penyelesaian kebuntuan politik. Menurut partai oposisi ini, hanya kunjungan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan yang akan membantu memperbaiki kondisi politik saat ini.Alatas mengatakan, kunjungan Kofi Annan tidak dibicarakan secara langsung dalam kunjungannya, tapi tetap sebuah kemungkinan. Junta militer telah mengundang Annan untuk berkunjung.Kunjungan Alatas bersamaan dengan pengumuman Dana Global untuk Memerangi AIDS, Tuberculosis, dan Malaria, yang Jumat lalu menyatakan menarik diri dari Myanmar karena junta mengenakan terlalu banyak batasan terhadap upaya pemberian bantuan. (AFP/Wahyudi)
Iklan
