TEMPO.CO, Kuala Lumpur - Anggota parlemen Malaysia dari partai oposisi, Nurul Izzah Anwar, mengatakan akan menempuh langkah hukum dalam kaitan dengan penangkapan dan penahanannya oleh polisi pada awal pekan ini. Nurul memprotes perlakuan aparat kepolisian yang menudingnya melakukan penghasutan.
"Ini bertentangan dengan kekebalan (hak imunitas) parlemen, seperti yang diberikan oleh Pasal 63 Undang-Undang Federal," kata Nurul seperti dikutip dari Straits Times, Selasa, 17 Maret 2015.
Nurul Izzah mengklaim penangkapannya adalah sebuah tanda yang sangat jelas bahwa pemerintah telah putus asa dan menggunakan taktik pengecut untuk mengintimidasi oposisi.
"Kami lebih yakin daripada sebelumnya dalam perlawanan terhadap ketidakadilan dan serangan untuk melemahkan demokrasi," ucap putri sulung pemimpin oposisi Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, itu.
Tak hanya Nurul, partai koalisi oposisi Malaysia, Pakatan Rakyat, juga akan melakukan upaya hukum atas kasus yang menimpa Wakil Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) itu. Alasannya, Nurul memiliki hak imunitas saat berbicara di parlemen.
PKR juga akan menuntut pemimpin kepolisian Malaysia, Khalid Abu Bakar, atas penangkapan terhadap Nurul
Setelah dibebaskan atas jaminan polisi kemarin, Nurul mengatakan penangkapan dan penahanannya merupakan tindakan yang berbahaya dan telah melanggar hukum serta merupakan bentuk serangan terhadap parlemen.
"Saya berpendapat bahwa penangkapan dan penahanan saya benar-benar tidak perlu, berbahaya, melanggar hukum, dan merupakan serangan terhadap parlemen," kata Nurul.
Polisi Malaysia menjerat Nurul dengan Undang-Undang Penghasutan atas pernyataan Nurul dalam demonstrasi Kita Lawan pada 7 Maret lalu. Adapun kritik Nurul di parlemen mengenai putusan pengadilan atas ayahnya, Anwar Ibrahim, yang dijatuhi hukuman lima tahun penjara atas kasus sodomi, menurut polisi, adalah bentuk penghinaan terhadap pengadilan.
STRAITS TIMES|YON DEMA
