Irak Rebut Kembali 75 Persen 'Jajahan' ISIS di Tikrit  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pasukan Irak dan militan Syiah bertempur dengan Negara Islam (ISIS) saat berusaha memasuki wilayah Tikrit, 11 Maret 2015. AP

    Pasukan Irak dan militan Syiah bertempur dengan Negara Islam (ISIS) saat berusaha memasuki wilayah Tikrit, 11 Maret 2015. AP

    TEMPO.CO, Bagdad - Sekitar 75 persen wilayah di Tikrit yang dikuasai Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) direbut kembali pasukan pemerintah Irak. Kini mereka terus berjuang untuk merebut 25 persen lainnya yang masih dikuasai sekitar 150 pejuang ISIS.

    Pada hari Rabu, pasukan Irak menguasai Rumah Sakit Militer Tikrit, beberapa blok ke arah selatan dari istana kepresidenan. ISIS menguasai Kota Tikrit tahun lalu.

    Milisi Syiah dikabarkan bekerja sama dengan pejuang Sunni untuk membantu pasukan Irak. Tikrit, yang dikenal sebagai tempat kelahiran mantan diktator Irak Saddam Hussein, jatuh pada bulan Juni 2014.

    Pada 1 Maret, Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi memerintahkan pasukan Irak untuk merebut kembali Tikrit dan Provinsi Salaheddin. ISIS melakukan perlawanan dengan antara lain meledakkan jembatan utama dekat Tikrit serta mencegah pasukan Irak menggunakannya untuk menyeberangi Sungai Tigris demi mendekati kota ini dari timur.

    Upaya perebutan kembali Tikrit beberapa kali dilakukan, tapi selalu menemui kegagalan. Menurut banyak pihak, keberhasilan tentara Irak merebut Tikrit memungkinkan mereka untuk merebut Mosul, kota yang sepuluh kali lebih besar dari Tikrit.

    Iran dikabarkan membantu Irak dalam pertempuran ini. Mereka memberikan petunjuk, senjata, dan amunisi sebelum penggempuran Tikrit dilakukan. Menurut Pentagon, Iran membantu artileri berat dan peluncur roket.

    Jenderal Martin Dempsey, kepala staf gabungan, mengatakan dalam sidang Komite Hubungan Luar Negeri Senat pada hari Rabu bahwa keterlibatan Iran positif dari segi militer. Tapi Dempsey juga menyuarakan keprihatinan atas apa yang mungkin terjadi setelah ISIS dikalahkan. "Sebuah pertanyaan kunci adalah apakah pemerintah Irak akan tetap inklusif untuk semua kelompok di Irak?" katanya.

    CNN | INDAH P.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.