Menteri Jepang: Bom Atom Adalah Kado Dari Tuhan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Washington:Arsip Keamanan Nasional Jepang, kemarin merilis dokumen yang berisi pernyataan Menteri Angkatan Laut Jepang Mitsumasa Yonai bahwa bom atom Amerika Serikat dan dan keterlibatan Uni Soviet dalam Perang Dunia II yang membuat Jepang menyerah merupakan kado dari Tuhan.Dalam dokumen itu, Yonai menyatakan kepada pemerintah Jepang bahwa dua kejadian itu menjadi sarana yang baik untuk menyerah pada waktu yang tepat di saat konflik lokal antara Kaisar Hirohito dan pemerintahnya semakin meruncing. Arsip Nasional mencatat percakapan Yonai itu merupakan publikasi pertama dari pertemuan tingkat tinggi dan diskusi di Tokyo yang kemudian menjadi kunci berakhirnya Perang Dunia II. Surat-surat rahasia ini baru kali pertama dirilis pada peringatan 60 tahun jatuhnya bom atonm di Hiroshima sebagai bagian komprehensif dari koleksi online, termasuk dokumen-dokumen Pemerintah AS yang dibuat menjelang bom atom pertama di dunia itu dijatuhkan.Bagi saya, tragedi bom atom serta ikut sertanya Soviet dalam perang ini merupakan kado dari Tuhan, kata Yonai, sepekan setelah Pesawat B-29 Amerika menjatuhkan bom atom pertama di dunia di Hiroshima pada 6 Agustus 1945.Tiga hari kemudian, sebuah bom atom lainnya jatuh di Nagasaki. Dua bom itu secara keseluruhan menewaskan 210 ribu orang penduduk Jepang. Sekarang kita dapat mengakhiri perang bukan karena alasan situasi domestik, kata Yonai, yang termasuk satu di antara enam anggota kabinet yang dipimpin Perdana Menteri Kantaro Suzuki.Saya telah lama melakukan pendampingan terhadap kesepakatan tentang perang, bukan karena saya takut pada serangan musuh, bom atom, atau peran serta Soviet dalam perang, katanya. Alasan utama yang paling penting adalah perhatian saya terhadap situasi domestik di negara ini, paparnya. AFP/Jojo Raharjo

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.