Pria Bersenjata Pisau Buah Serang Dubes AS untuk Korea

TEMPO.CO, Seoul - Duta Besar Amerika Serikat untuk Korea Selatan Mark Lippert menderita luka-luka di wajahnya akibat diserang dengan pisau buah dalam sebuah acara sarapan yang membahas reunifikasi Korea di Seoul, Kamis, 5 Maret 2015.

Lippert, 42 tahun, segera dilarikan ke rumah sakit dan kondisinya kini dilaporkan stabil. Pejabat Washington menyatakan luka-lukanya tidak membahayakan jiwanya.

"Kami mengutuk keras tindakan kekerasan ini," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Marie Harf.

Gedung Putih mengungkapkan, Presiden Barack Obama langsung menelepon Lippert untuk menyatakan harapannya agar wakilnya di Korea Selatan itu segera sembuh.

Pria penyerang Lippert telah ditangkap polisi dan diidentifikasi sebagai Kim Ki-jong, 55 tahun. Polisi dan saksi mengatakan dia menggunakan sebuah pisau buah dalam serangan.

Serangan itu bukan pertama kalinya dilakukan Kim terhadap duta besar negara asing.

Pada 2010, Kim melemparkan batu bata ke arah Duta Besar Jepang untuk Korea Selatan.

Saat kejadian, Kim mengenakan pakaian tradisional Korea. Dia menyerukan persatuan Korea Utara dan Korea Selatan sebelum menyerang Lippert. Dia juga berteriak menentang latihan perang, yang merujuk pada latihan perang tahunan AS-Korea Selatan yang dimulai pekan ini.

Kim adalah anggota kelompok pro-unifikasi Korea, yang menjadi tuan rumah acara sarapan tersebut. Dia juga melancarkan protes terhadap Jepang ihwal sengketa pulau yang dikenal sebagai Dokdo oleh Korea dan Takeshima dalam bahasa Jepang.

Lippert, yang dilantik November tahun lalu, dikenal sebagai duta besar yang terbuka dan ramah. Dia aktif menggunakan akun Twitter-nya dan sering terlihat berjalan-jalan dengan anjingnya, Grigsby, di Seoul.  Dia baru saja dikaruniai seorang putra, yang diberi nama tengah dengan nama Korea.

Acara sarapan tersebut diselenggarakan oleh Dewan Rekonsiliasi dan Kerja Sama Korea. Kelompok itu segera mengeluarkan pernyataan mengutuk serangan terhadap Lippert dan meminta maaf kepada pemerintah Amerika Serikat dan Korea Selatan.

REUTERS | NATALIA SANTI