PBB Desak Israel Selidiki Pembunuhan 1.500 Warga Palestina

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Makarim Wibisono. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Makarim Wibisono. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, New York - Utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, Makarim Wibisono, Selasa, 3 Maret 2015, mendesak Israel melakukan investigasi atas pembunuhan lebih dari 1.500 penduduk sipil Palestina selama perang di Gaza pada 2014. "Hasil temuan itu selanjutnya disampaikan kepada publik," kata Wibisono.

    Bekas duta besar Indonesia untuk PBB ini untuk pertama kalinya menyampaikan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB sejak ditunjuk menjadi utusan khusus pemantau hak asasi manusia di wilayah Palestina, Juni 2014.

    Sekitar 2.256 warga Palestina tewas selama konflik Juli-Agustus 2014. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.563 penduduk sipil—termasuk 538 anak-anak—meninggal. Adapun 66 serdadu Israel dan lima warga sipil tewas akibat perang itu. Menurut Wibisono, Israel melancarkan serangan setelah sejumlah roket ditembakkan kelompok militan dari kawasan yang dikuasai Hamas.

    Atas tudingan tersebut, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry membela sekutu terdekatnya di Timur Tengah itu. Kerry mengatakan tudingan utusan PBB yang disampaikan dalam forum PBB pada Senin, 2 Maret 2015, tersebut terobsesi tudingan pelecehan terhadap israel. "AS akan membela Israel dari segala isolasi dunia," ucapnya.

    Menurut Wibisono, hampir semua korban sipil itu tewas ketika berada di tempat dan waktu yang salah. "Mereka tewas akibat serangan misil yang menghantam rumahnya, biasanya pada malam hari."

    Untuk mendapatkan data, Wibisono mewawancarai para korban di Amman dan Kairo, serta sejumlah saksi mata di Gaza, melalui video karena Israel melarang dia pergi ke sana.  

    AL ARABIYA | CHOIRUL
     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.