Mesir Penjarakan Pentolan Aktivis Anti-Militer

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Salah seorang demonstran berorasi memprotes putusan bebas pengadilan atas mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak yang dianggap bertanggung jawab atas kisruh Mesir pada 2011, di Lapangan Tahrir, Kairo, Mesir, 30 November 2014. Ahmed el-Hussini/Getty Images

    Salah seorang demonstran berorasi memprotes putusan bebas pengadilan atas mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak yang dianggap bertanggung jawab atas kisruh Mesir pada 2011, di Lapangan Tahrir, Kairo, Mesir, 30 November 2014. Ahmed el-Hussini/Getty Images

    TEMPO.CO, Kairo - Pengadilan Kriminal Kairo menjatuhi hukuman lima tahun penjara kepada aktivis Alaa Abdel Fattah. Ia juga didenda 100 ribu pound Mesir atau Rp 169,4 juta.

    Fattah terlibat dalam kasus demonstrasi damai di Dewan Shura yang dibubarkan pasukan keamanan pada 26 November 2011. Demonstrasi itu menentang rancangan undang-undang yang akan mengizinkan militer mengadili warga sipil.

    Pengadilan yang didahului oleh pengadilan jurnalis Al Jazeera ini digelar oleh Insitut Polisi Penjara Tora. Fattah dituduh menyerang petugas keamanan Emad Tahoun, memukulnya, dan mencuri walkie-talkie-nya. Bukti baru kasus ini juga diajukan pada Januari. Hakim Hassan Farid menerima bukti itu meski ada keberatan dari Fattah.

    Fattah tidak sendiri. Total ada 25 terdakwa dalam kasus ini. Rata-rata mereka dihukum tiga sampai lima tahun penjara. Awalnya mereka didakwa in absentia 15 tahun penjara dan denda 100 ribu pound Mesir. Fattah dan para terdakwa lainnya juga dituduh melakukan protes ilegal dan membuat kerusuhan.

    Fattah sendiri adalah pentolan penggulingan Presiden Mesir Husni Mubarak pada 2011. Blogger dan insinyur peranti lunak ini kerap kali masuk-keluar penjara sejak Mubarak lengser.

    DAILY NEWS EGYPT | REUTERS | ATMI PERTIWI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.