Ancaman Boikot, Menteri Sofyan: Australia Perlu Bali dan...

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wisatawan menikmati matahari terbenam (sunset) di Tanah Lot, Bali, (8/10). Bali memiliki tempat-tempat yang eksotik, sehingga menjadi tujuan wisata turis mancanegara dan domestik. ANTARA/Saptono

    Wisatawan menikmati matahari terbenam (sunset) di Tanah Lot, Bali, (8/10). Bali memiliki tempat-tempat yang eksotik, sehingga menjadi tujuan wisata turis mancanegara dan domestik. ANTARA/Saptono

    TEMPO.COJakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil meminta pemerintah tidak melayani ancaman boikot pemerintah Australia atas protes mereka terhadap rencana eksekusi mati kedua warganya di Indonesia. “Enggak lah (tidak melayani boikot). Mereka, kan, punya kepentingan juga kepada kita,” ujarnya, Rabu, 18 Februari 2015.

    Menurut Sofyan, kedua negara tetangga sekawasan itu memiliki kepentingan yang cukup besar dalam sektor ekonomi sehingga rencana eksekusi mati kedua warga Negara Kanguru itu diklaim tidak akan mengganggu hubungan bilateral kedua negara. Selama ini, ujar Sofyan, Australia merupakan mitra utama perdagangan Indonesia.  Terlebih sebagian besar produk peternakan Australia dinikmati warga Indonesia. “Turis Australia memerlukan Bali dan mahasiswa Indonesia juga perlu ke sekolah Australia,” ucapnya.

    Sofyan menilai aksi protes yang dilayangkan pemerintahan Australia dianggap lumrah sebagai bentuk perlindungan terhadap warganya. Namun, kondisi itu tidak serta-merta menghentikan rencana eksekusi mati. “Jadi, apanya yang perlu dibalas,” ujar Sofyan balik bertanya.

    Rencana eksekusi mati dua gembong narkoba asal Negeri Kanguru, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, mematik reaksi luas dunia. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon meminta Indonesia membatalkan hukuman tersebut. Selain itu, tak ketinggalan pemerintahan kedua narapidana sabu-sabu itu juga mengancam pemerintah Indonesia.

    Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengancam melarang warganya berlibur ke Indonesia jika eksekusi kedua warga tetap dilangsungkan. Namun, kondisi itu tidak digubris, pemerintah mememastikan keduanya tetap dieksekusi karena telah mengedarkan narkoba di Tanah Air. Namun, hingga kini belum diketahui kapan eksekusi akan dilangsungkan.

    JAYADI SUPRIADIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.