Krisis Ukraina, Ujian Politik Bebas Aktif Indonesia  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wartawan mengerubungi Presiden Jokowi usai menghadiri Rapat Kerja Pimpinan Kementerian Luar Negeri di Gedung Pancasila Kemenlu, Jakarta, 2 Februari 2015. Jokowi meminta para duta besar dan kepala perwakilan RI di luar negeri lebih fokus meningkatkan diplomasi di bidang ekonomi. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    Wartawan mengerubungi Presiden Jokowi usai menghadiri Rapat Kerja Pimpinan Kementerian Luar Negeri di Gedung Pancasila Kemenlu, Jakarta, 2 Februari 2015. Jokowi meminta para duta besar dan kepala perwakilan RI di luar negeri lebih fokus meningkatkan diplomasi di bidang ekonomi. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Bandung - Krisis Ukraina yang tidak kunjung reda menjadi ujian bagi kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Pasalnya, krisis yang berakar pada perebutan pengaruh atas Ukraina antara Amerika Serikat dan Uni Eropa melawan Rusia menunjukkan bahwa Indonesia harus kembali merumuskan strategi hubungan kemitraan di masa depan.

    “Skenario geopolitik saat ini, Amerika Serikat dan Rusia telah menyepakati perjanjian awal untuk mereformasi konstitusi Ukraina menjadi negara federal,” kata Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Darmansjah Djumala dalam diskusi Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri di Universitas Katholik Parahyangan, Jalan Ciumbuleuit, Kota Bandung, Rabu, 18 Februari 2015.

    Darmansjah menuturkan hal itu menjadi polemik berkepanjangan mengingat apabila Ukraina menjadi negara federal akan menimbulkan potensi konflik antara Rusia dengan Uni Eropa karena Rusia akan tetap melakukan sphere of influence ke negara bagian tersebut.

    "Jika ide federalisasi ini resmi digunakan oleh Ukraina, maka secara sosiologis dan ekonomi beberapa negara bagian akan tergantung pada Rusia," kata Darmansjah.

    Menurut Darmasjah, posisi Indonesia secara politik harus tetap mengarah pada penyelesaian konflik dengan cara damai dengan senantiasa menghormati hukum internasional.

    "Adapun untuk masalah kebijakan ekonomi, kita harus pintar memanfaatkan kondisi Rusia yang sedang terkena sanksi ekonomi dengan cara melakukan kerja sama mengekspor, tetapi tetap menjaga agar tidak terjebak dalam keberpihakan dan terseret ke tengah pusaran konflik," ujar Darmansjah.

    Pengamat ekonomi dari International Center for Applied Finance and Economic, Institut Pertanian Bogor, Iman Sugema, menyatakan krisis Ukraina tidak begitu berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Indonesia. "Ketika Rusia mengalami krisis karena anjloknya harga minyak, tidak berpengaruh besar terhadap perekonomian dalam negeri kita karena ketergantungan perekonomian Indonesia terhadap Rusia masih tergolong rendah," ujarnya.

    Menurut Iman, data statistik menunjukan nilai ekspor Indonesia menuju Rusia hanya berada pada 0,46 persen dan barang impor yang masuk dari Rusia hanya sekitar 0,96 persen. Hal ini jauh berbeda dengan negara-negara ASEAN dengan jumlah persentase mencapai 20,11 persen untuk ekspor dan 30,55 untuk impor. "Jangan terlalu khawatir karena Rusia saat ini bukan partner penting bagi Indonesia dalam masalah ekonomi," katanya.

    AMINUDIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Manfaat dan Dampak Pemangkasan Eselon yang Dicetuskan Jokowi

    Jokowi ingin empat level eselon dijadikan dua level saja. Level yang hilang diganti menjadi jabatan fungsional.